trustjabar.com – Berbagai elemen masyarakat Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, mendesak eksekutif dan legislatif segera mengambil tindakan tegas terkait kondisi birokrasi saat ini. Rencananya, gabungan elemen masyarakat ini juga bakal menggelar unjuk rasa ke kantor Pemkab dan DPRD Bandung Barat pada Senin (13/10/2025) mendatang.

Baca Juga : Proses Rotasi Mutasi Pejabat di Bandung Barat Diduga Sarat Muatan Politis

Dalam aksinya, gabungan elemen masyarakat itu akan mengajukan 13 tuntutan. Belasan tuntutan itu menyikapi kondisi birokrasi Bandung Barat yang saat ini dinilai tidak sedang baik-baik saja.

“Rencananya akan ada ratusan massa aksi yang akan ikut bergabung untuk menyuarakan aspirasi. Kami merasa terpanggil menyampaikan tuntutan moral dan politik kepada DPRD sebagai representasi tertinggi rakyat di daerah ini. Kami menemukan sejumlah kejanggalan dalam roda birokrasi di Bandung Barat ini,” ungkap seorang perwakilan aktivis mahasiswa Bandung Barat, Dena Hadiat.

Ia menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Bandung pada Kamis (9/10/2025) malam.

Berdasarkan hasil pantauan, laporan masyarakat, dan penelusuran fakta lapangan, kata Dena, ia mengklaim telah menemukan adanya indikasi kuat praktik maladministrasi birokrasi. Pihaknya juga menemukan indikasi dugaan penyalahgunaan kewenangan oknum pejabat tinggi di roda birokrasi Bandung Barat. Selain itu, ada juga laporan masyarakat yang menyebutkan adanya dugaan permainan anggaran dan dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Pemkab Bandung Barat.

“Jika temuan kami ini benar adanya, maka hal itu kami anggap telah merusak marwah birokrasi dan mencederai prinsip good governance (tata kelola pemerintahan yang baik),” katanya.

Dena juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi tata kelola pemerintahan yang semakin memburuk di Bandung Barat jika temuan itu benar adanya. Terlebih adanya dugaan indikasi korupsi, penyalahgunaan anggaran, dan mutasi pejabat yang tidak berdasarkan kompetensi melainkan kepentingan politik dan kelompok.

Dugaan Keterlibatan Oknum Pejabat Tinggi di Bandung Barat Merusak Tatanan Birokrasi

Dena juga menyoroti soal proses rotasi dan mutasi pejabat di Bandung Barat yang dinilai sarat intervensi politik dan penyimpangan administratif. Ia menegaskan, hal tersebut tentunya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang sistem meritokrasi dan netralitas ASN.

“Kami menduga oknum pejabat tinggi berinisial AZ melakukan berbagai tindakan maladministratif dan manipulasi kebijakan anggaran daerah untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Termasuk memusatkan kendali pendapatan dan belanja daerah pada individu tertentu di luar mekanisme pengawasan yang sah,” ungkapnya.

Dalam proses rotasi mutasi ASN ini, kata Dena, pihaknya juga menduga ada oknum anggota DPRD berinisial DAM yang turut campur tangan. Kuat dugaan oknum DPRD itu berupaya melakukan pengaturan mutasi pejabat, intervensi penunjukan PPK, dan menguasai 3 proyek APBD. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap kode etik DPRD dan asas pemisahan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif.

Dena menegaskan, tindakan tersebut tidak hanya merusak tata kelola keuangan daerah, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap DPRD. Seharusnya, lanjut Dena, DPRD menjadi lembaga pengawasan yang menjadi benteng moral rakyat.

“Oleh karena itu, kami akan menyampaikan tuntutan sutara 13 (surat tuntutan reformasi dan etika 13 poin). Tentunya ini harus menjadi perhatian serius,” tutur Dena.

Ia mendesak DPRD Bandung Barat segera mendesak tim khusus etik dan integritas. Hal itu untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik dan penyalahgunaan wewenang anggota DPRD dalam tatanan birokrasi Bandung Barat. Ia juga mendesak agar pimpinan DPRD segera menonaktifkan sementara oknum anggota legislatif itu dari jabatannya selama proses berjalan.

“Kami meminta Badan Kehormatan DPRD Bandung Barat menggelar sidang etik terbuka dan transparan melibatkan masyarakat sipil, media, dan lembaga antikorupsi sebagai pengawas. Kami mendesak DPRD menggunakan hak interpelasi dan angket untuk mengusut dugaan penyimpangan kebijakan anggaran dan birokrasi Bandung Barat oleh oknum pejabat. Serta merekomendasikan audit investigatif BPK dan KPK terhadap pengelolaan APBD Bandung Barat,” katanya.

Kembalikan Marwah Birokrasi Good Governance Bandung Barat, Segera Nonaktifkan Pejabat Terlibat Maladministrasi

Dalam kesempatan itu, Dena juga menuntut adanya evaluasi dan penonaktifan pejabat di Bandung Barat yang terlibat maladministrasi hingga proses hukum selesai. Kemudian memastikan pengisian jabatan birokrasi di Bandung Barat kembali mengikuti mekanisme sistem meritokrasi dan open bidding yang sah.

Proses rotasi dan mutasi mendadak itu, kata Dena, terjadi di 5 OPD. Yakni di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUTR, Dinas Kominfotik, dan DPMPTSP. Perombakan itu tanpa melalui mekanisme transparan dan tanpa mempertimbangkan kompetensi. Bahkan ia menduga, rotasi dan mutasi itu karena adanya intervensi pihak luar yang ingin menguasai anggaran besar di dinas-dinas tersebut.

“Kami meminta aparat berwenang, mengusut tuntas defisit fiktif Rp 500 miliar dan anggaran dami di 2023 hingga 2025 dalam penyusunan APBD. Lantaran memuat angka pendapatan fiktif yang telah menyebabkan defisit besar dan potensi kerugian negara yang sangat serius,” ungkapnya.

Baca Juga : Dugaan Skandal Bancakan APBD Bandung Barat Mencuat, Benarkah Lantaran Mahar Politik?

Aliansi masyarakat itu juga meminta pemeriksaan ‘pokir siluman’ anggota DPRD dan mengusutnya secara hukum. Mereka menyebut, praktik jual beli proyek dan penggelembungan pokok pikiran (pokir) ini telah merugikan rakyat. Selain itu, tindakan tak patut itu juga turut mencoreng birokrasi Bandung Barat.

“Dukung ASN berintegritas dan hentikan intimidasi. Copot dan periksa oknum pejabat AZ yang diduga sebagai aktor utama berbagai penyimpangan dan mutasi yang merugikan birokrasi di Bandung Barat,” kata Dena.

Jika tak Mendapat Respon Pemerintah, Massa Aksi Bakal Berkemah di Depan Gedung DPRD

Pemerhati kebijakan publik Jawa Barat Agus Satria berharap, dugaan kesewenang-wenangan oknum pejabat ini turut menjadi perhatian aparat segera bertindak.

“Organisasi masyarakat Bandung Barat itu ikut andil bahu-membahu. Membongkar kebobrokan sistemik birokrasi di Bandung Barat. Kami sepakat Senin (13 Oktober 2025), kami akan bergerak berunjuk rasa bersama-sama Forum Masyarakat Peduli Bandung Barat. Untuk aksi moral di Gedung DPRD dan Pemda,” kata Agus.

Ia menegaskan, tidak hanya aksi moral, namun juga ada kemungkinan para aktivis akan berkemah. Mereka akan bertahan hingga mendapat solusi kongkrit dari Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail.

Ketua Komando Kesatuan Pembela Merah Putih (KKPMP), Asep Herna mendesak agar aparat hukum bisa segera bertindak. Hal tersebut agar kasus di roda birokrasi Bandung Barat ini tidak berlarut-larut.

“Kami kan sudah menyebut nama-nama pejabat di eksekutif dan legislatif yang diduga melakukan kesewenang wenangan. Kami berharap APH ini segera turun mengusut. Jika ada pembiaran terus, maka akan menjadi preseden buruk bagi tatanan birokrasi Bandung Barat,” kata Asep. (ecp/trustjabar/R1)