Penulis: Cep 20 Apr 2026

Kabupaten Bandung Langganan Bencana Hidrometeorologi Gubernur dan Pengamat Soroti Tata Ruang

Sejumlah faktor krusial turut memperparah risiko banjir di Kabupaten Bandung. Alih fungsi lahan dari kawasan hutan menjadi pemukiman dan industri mengurangi daya serap air secara signifikan. Dampaknya, limpasan permukaan meningkat drastis saat hujan turun.

Seorang warga mendapatkan ikan gabus di saat banjir melanda kawasan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Foto: istimewa/

trustjabar.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, tata ruang Bandung, salah. Akibatnya, bencana hidrometeorologi basah pun kerap melanda wilayah Kabupaten Bandung.

“Karena jujur aja, tata ruang Bandung ini salah. Sudah gimana, orang sawah dibuat jadi pabrik kayak tadi, ya banjirnya segini (sambil memperagakan batas pinggang, red-),” ungkap Dedi Mulyadi di Soreang, Senin (20/4/2026).

Hal itu ia ungkapkan seusai menghadiri sidang paripurna DPRD Kabupaten Bandung pada peringatan Hari Jadi ke-385 Kabupaten Bandung.

Dalam kesempatan itu, gubernur juga menuturkan, pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Bandung ini mengingatkan pada Bandung sebagai nama. Dedi Mulyadi menjelaskan mengenai Bandung dan bendungan. Artinya, kata ia, ada nilai-nilai hutan yang harus dijaga.

“Saya tadi sudah dengan Bupati Bandung (Dadang Supriatna) nanti kolaboratif untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Bandung Selatan. Termasuk mengalihfungsikan profesi pekerjaan yang tadinya kuli buruh menanam sayur, menjadi kuli buruh nanam teh dan nanam kopi ya. Serta tanaman keras lainnya,” tuturnya.

Langkah tersebut merupakan salah satu upaya dalam mengurangi dampak bencana hidrometeorologi basah yang kerap melanda Kabupaten Bandung. Ia mengharapkan, dengan upaya tersebut langkah strategis konservasi pun bisa terimplementasikan dengan baik tanpa menghilangkan penghasilan buruh tani di kawasan hulu.

“Tetapi mereka tetap tidak boleh kehilangan penghasilannya, bahkan harus bertambah. Secara variabelnya kan sudah kita jalankan sekarang. Tinggal nanti jumlahnya akan terus kita tambah. Kolaboratifnya akan terus tingkatkan. Termasuk juga Pak Bupati sudah dalam tahun ini melakukan perubahan tata ruang,” ucapnya.

Selain itu, lanjut Dedi, dari informasi yang ia terima dari bupati bahwa beberapa waktu yang lalu di tempat yang saat ini terkena banjir. Luas pembebasan lahan tersebut mencapai 3 hektare. Pemprov Jawa Barat, lanjut gubernur, akan membantu membangun danau retensi di lahan tersebut sebagai penampung air agar bencana banjir yang selama ini terjadi di Kabupaten Bandung bisa tertangani.

“Ya udah nanti serahin ke kita. Nanti kita bangun (danau retensi). Termasuk ini jalan nih ke rumah Pak Bupati juga banjir. Nah saya sudah kasih konsep, satu jalannya ditingkatin kualitasnya, yang kedua daerah-daerah situ yang tanahnya sudah dibebaskan oleh perusahaan, dibuatkan danau,” ungkapnya.

Dedi menuturkan, upaya tersebut merupakan salah satu cara menangani bencana hidrometeorologi basah berupa banjir yang selama ini terjadi di wilayah Kabupaten Bandung.

“Bandung itu harus diperbanyak danau, karena bendungan. Pak Bupati yang ngasih tahu ke saya, Bandung adalah bendungan. Ya, gitu,” katanya.

Tangani Bencana Hidrometeorologi Basah di Kabupaten Bandung, Pemprov Jawa Barat Intervensi Penanganan Sampah

Selain akan melakukan intervensi dari segi infrastruktur dan sosial, lanjut gubernur, Pemprov Jawa Barat juga akan mengintervensi aspek lainnya. Salah satunya penanganan sampah.

“Ya, nah tadi nanti penataan ruang, penataan bangunan secara komprehensif termasuk pengelolaan sampah. Dari sisi aspek pengelolaannya kan sudah. Kalau jangka panjang sudah ada pembangkit listrik tenaga sampah, nanti dilelang di Legok Nangka besok ditandatangani,” katanya.

Akan tetapi, dalam mengatasi pengelolaan sampah saat ini pihaknya akan menambah kapasitas pembuangan sampah.

“Tapi untuk jangka sekarang ke mana sampahnya? Ya sudah aja nanti kapasitasnya akan saya tambah biar seluruh sampah bisa diangkut ditumpukin di sana. Toh misalnya 3 tahun ke depan kan akan diserap menjadi energi listrik,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Jamparing Institut Pemerhati Kebijakan Pemerintah, Dadang Risdal Aziz turut menyoroti mengenai banjir yang terus berulang di Kabupaten Bandung. Menurutnya, persoalan banjir di Bandung Raya merupakan cerminan dari kegagalan tata kelola lingkungan dan perencanaan wilayah yang tidak terintegrasi.

“Banjir yang kembali mengepung wilayah Kabupaten Bandung pada 2026, tak lagi bisa kita pandang semata sebagai dampak cuaca ekstrem. Sejumlah faktor struktural, baik alam maupun ulah manusia (antropogenik), dinilai menjadi penyebab utama berulangnya bencana hidrologi di kawasan Bandung Raya,” ujarnya.

Mulai dari alih fungsi lahan, buruknya sistem drainase, hingga lemahnya koordinasi lintas wilayah semakin memperparah kondisi. Terutama di wilayah tengah hingga hilir seperti Kabupaten Bandung yang kerap menjadi “penampung” limpasan air dari daerah hulu.

“Ya, belum terciptanya koordinasi yang baik lintas wilayah Bandung Raya. Terbukti dari fenomena kiriman air yang melibatkan kawasan hulu seperti Sumedang dan sebagian Kota Bandung. Sehingga Kabupaten Bandung yang berada di zona tengah-hilir harus menanggung limpasan air yang begitu deras,” ujarnya dalam sebuah diskusi kebijakan.

Selain intensitas hujan tinggi, sejumlah faktor krusial turut memperparah risiko banjir di Kabupaten Bandung. Alih fungsi lahan dari kawasan hutan menjadi pemukiman dan industri mengurangi daya serap air secara signifikan. Dampaknya, limpasan permukaan meningkat drastis saat hujan turun.

Di sisi lain, kondisi drainase yang buruk mulai dari penyempitan saluran, sedimentasi, hingga tumpukan sampah membuat aliran air tersendat dan mudah meluap ke pemukiman warga.

Tak kalah penting, lanjut Risdal, pendangkalan sungai seperti di Sungai Citarum akibat sedimentasi dan aktivitas manusia juga mengurangi kapasitas tampung air. Saat debit meningkat, luapan tak terhindarkan.

Masalah tata ruang pun menjadi sorotan. Pembangunan di kawasan rawan banjir, termasuk bantaran sungai dan dataran rendah, dinilai meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap genangan.

Selain itu, fenomena penurunan muka tanah (land subsidence) di sejumlah titik akibat eksploitasi air tanah dan beban bangunan turut memperburuk kondisi. Ditambah lagi, keterbatasan infrastruktur pengendali banjir seperti kolam retensi dan tanggul membuat daya tahan wilayah semakin lemah saat hujan ekstrem terjadi.

Risdal menilai, upaya penanganan banjir yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung selama ini kerap tidak membuahkan hasil optimal karena hanya berfokus pada wilayah hilir.

“Kondisi ini mendefinisikan bahwa solusi tidak cukup hanya di kawasan tengah-hilir. Upaya yang dilakukan Pemkab Bandung seakan tidak berarti, meski bupati telah berjibaku mengantisipasinya,” tegasnya.

Menurutnya, penyelesaian banjir harus dilakukan secara menyeluruh berbasis daerah aliran sungai (DAS), dengan melibatkan seluruh kepala daerah di Bandung Raya.

“Gubernur harus turun tangan, mengoordinasikan pembentukan lembaga formal dengan mandat yang jelas, target kinerja, dan tentu anggaran bersama. Tanpa kelembagaan formal, biasanya hasil pembahasan hanya berakhir di atas meja rapat tanpa aksi berkelanjutan,” ujarnya.

Risdal juga menyoroti bahwa persoalan banjir di Bandung Raya sejatinya bukan karena kekurangan program, melainkan lemahnya integrasi kebijakan dan implementasi di lapangan.

“Kalau penanganannya masih parsial, semua hanya akan jadi solusi tambal sulam dan banjir akan terus berulang,” ucapnya. (cep/trustjabar/R1)

Tag