Penulis: Cep 09 Okt 2025

Proses Rotasi Mutasi Pejabat di Bandung Barat Diduga Sarat Muatan Politis

Proses rotasi dan mutasi sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, diduga sarat muatan politis.

Sejumlah kalangan masyarakat menilai proses rotasi dan mutasi pejabat di Bandung Barat, Jawa Barat, diduga sarat muatan politis. Foto: ilustrasi/

trustjabar.com – Proses rotasi dan mutasi sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, diduga sarat muatan politis. Tanpa alasan profesional yang jelas, sejumlah pejabat kompeten di Bandung Barat, justru menjadi korban syahwat kekuasaan oknum pejabat tertentu.

Demikian diungkapkan pemerhati kebijakan publik Agus Satria dalam konferensi pers di Bandung, belum lama ini. Ia menduga, proses rotasi mutasi pejabat di Bandung Barat, sarat kejanggalan, tidak transparan, dan tidak mengikuti prinsip meritokrasi pemerintahan.

“Proses rotasi dan mutasi sejumlah pejabat di Bandung Barat ini seolah tidak berbasis evaluasi kinerja. Kami melihat, bahkan ada upaya oknum pejabat tinggi tertentu berusaha menggeser sejumlah pejabat kompeten. Ini bisa berpotensi merusak tatanan moral ASN,” ungkap Agus.

Agus yang juga tergabung ke dalam Koalisi Rakyat Bandung Barat Bersatu menilai, birokrasi di Bandung Barat ini mulai memasuki fase kritis. Hal itu akibat adanya dugaan serangkaian kebijakan dan praktik kekuasaan yang menyimpang, tidak transparan, dan merusak tatanan administrasi publik.

“Kami menilai rotasi mutasi pejabat eselon II baru-baru ini sarat kejanggalan, tidak mengikuti prinsip meritokrasi, serta tidak berbasis evaluasi kinerja,” tuturnya.

Sebagai informasi, Pemkab Bandung Barat pada September 2025 melakukan rotasi dan mutasi sejumlah pejabat pemerintahannya. Namun, banyak kalangan menilai jika perombakan pejabat itu terkesan tidak transparan dan mengabaikan prinsip profesionalisme kinerja pegawai.

Selain Kejanggalan Rotasi Mutasi Pejabat, Upaya Dugaan Kongkalingkong Distribusi Anggaran Jadi Sorotan

Selain itu, Agus juga menyoroti soal adanya dugaan permainan anggaran daerah dalam struktur TAPD dan OPD strategis. Sebab, lanjut ia, berdasarkan informasi yang ia peroleh, distribusi anggaran tidak lagi berdasarkan kebutuhan layanan publik. Melainkan adanya upaya untuk mengarahkan demi kepentingan kelompok tertentu.

“Isu bancakan anggaran bukan lagi bisik-bisik, tapi sudah jadi bau busuk yang tak bisa ditutup-tutupi,” ungkapnya.

Akibatnya, kata Agus, kondisi birokrasi menjadi tidak terkendali. Bahkan koordinasi internal melemah yang berdampak pada terganggunya pelayanan publik. Selain itu, pengambilan keputusan pun tanpa administrasi yang benar. “ASN dan kepala OPD seakan tertekan dan mengalami kebingungan struktural,” ungkapnya.

Dari serangkaian persoalan birokrasi di Bandung Barat itu, lanjut Agus, akibat adanya peran dominan pejabat tinggi berinisial AZ. Ia menilai, kepemimpinan pejabat ini seolah melampaui kewenangan bahkan mengintervensi kebijakan anggaran dan mencederai norma administrasi. Akibatnya muncul ketegangan struktural di tatanan birokrasi Pemkab Bandung Barat.

“Pejabat ini bertindak seolah bupati bayangan. Ini bukan sekadar disharmoni, tetapi gangguan serius terhadap marwah pemerintahan,” ucapnya.

Agus pun menilai, jika Bupati Bandung Barat membiarkan kondisi ini terus terjadi berlarut-larut, maka akan menimbulkan krisis kepercayaan ASN. Selain itu, penyimpangan anggaran dan pelemahan publik pun akan semakin meluas. Selain berisiko hukum, kondisi ini dapat menyeret nama baik bupati dan melemahkan struktur pemerintah menjelang pembahasan anggaran selanjutnya.

“Dari serangkaian kegaduhan ini, kami mendesak bupati agar segera menonaktifkan AZ dari jabatannya. Segera tunjuk pejabat yang memiliki kapabilitas menggantikan AZ. Selain itu, lakukan evaluasi ulang rotasi dan mutasi pejabat eselon II yang cacat prosedur,” katanya.

“Kami juga menagih komitmen transparansi dan akuntabilitas tata kelola anggaran daerah. Mendesak bupati segera mengambil sikap tegas. Sebab, diamnya kepala daerah hanya akan menimbulkan persepsi membiarkan praktik kotor di sekitarnya,” Agus menambahkan. (ecp/trustjabar/R1)

Tag