trustjabar.com – Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, mengantisipasi terjadinya inflasi menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pemkot Bandung terus mengupayakan agar harga bahan pangan pokok tetap stabil menjelang dua momen besar tersebut.

Baca Juga : Redenominasi Rupiah Picu Perdebatan Ekonom, BI Tegaskan Langkah Strategis

Wali Kota Bandung, M Farhan mengatakan, pengendalian inflasi bukan sekadar urusan angka. Melainkan juga soal menjaga ketenangan dan kesejahteraan warga. Salah satu hal terberat bagi pemerintah saat ini, kata ia, menyelaraskan seluruh strategi pembangunan dengan RPJMD dan kebijakan pusat.

“Inflasi Kota Bandung pada Oktober 2025 mencapai 2,53 persen (year on year, yoy). Angka ini memang lebih rendah jika kita bandingkan dengan Provinsi Jawa Barat di angka 2,63 persen dan nasional 2,86 persen,” tuturnya.

Dengan kondisi tersebut, lanjut ia, menunjukkan stabilitas harga bahan pokok pangan masih terjaga. Meski demikian, Farhan juga tetap mengantisipasi potensi gejolak harga bahan pangan pokok menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Menurut Farhan, Kota Bandung ini merupakan kota wisata. Tingginya mobilitas menjelang Natal dan Tahun Baru 2026 menjadi sebuah peluang ekonomi. Namun demikian, pihaknya pun tetap mewaspadai potensi inflasi ini.

Strategi Pengendalian Inflasi di Kota Bandung

Dalam kesempatan itu, Farhan merinci empat strategi utama Pemkot Bandung dalam mengantisipasi terjadinya inflasi. Yakni menjamin ketersediaan pangan, menata rantai pasokan dan pasar, melakukan gerakan pasar murah, dan menjalin komunikasi intensif dengan warga.

“Saya telah meminta DKPP (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian) Kota Bandung menjaga stok bahan pokok sekaligus melakukan rebranding program Buruan SAE. Program ini memiliki nilai strategis menenangkan psikologi publik,” katanya.

Kemudian, terkait menata rantai pasokan dan pasar dalam menjaga inflasi di Kota Bandung, Farhan menuturkan, urusan distribusi tak boleh terabaikan. Bahkan masalah kebersihan pasar bisa berdampak langsung pada logistik pangan. Sedangkan untuk gerakan pasar murah, lanjut ia menjadi upaya Pemkot Bandung sebagai intervensi kecil tapi penting.

Baca Juga : Kinerja APBN Jawa Barat, Inflasi Terkendali, Ekspor Surplus USD 2,47 Miliar

“Gerakan pasar murah tidak besar dampaknya, tapi bisa menenangkan masyarakat. Itu yang kita butuhkan, yakni rasa percaya dan tenang,” ujarnya.

Farhan juga meminta Dinas Kominfo Kota Bandung agar meningkatkan komunikasi publik yang menenangkan. Penyebaran informasi ekonomi harus secara masif dan aktif kepada masyarakat.

“Jangan hanya rilis di website. Buat dialog dengan pelaku usaha, media, dan masyarakat. Edukasi publik penting agar mereka tidak panik menghadapi fluktuasi harga,” ungkapnya.

Sebelumnya, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung, Dudi Prayudi, dalam laporannya menyampaikan bahwa Bandung termasuk kota konsumtif. Akibatnya, Kota Bandung menjadi rentan terhadap fluktuasi harga (inflasi) lantaran ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah.

“Ketergantungan ini membuat kita rentan terhadap fluktuasi harga, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru,” ungkap Dudi.

Ia menambahkan, inflasi Kota Bandung pada Oktober 2025 sebesar 2,53 persen menunjukkan kondisi yang masih terjaga. Namun, Pemkot Bandung tetap mewaspadai potensi kenaikan permintaan.

“Dengan sinergi yang kuat, Kota Bandung menatap akhir tahun ini dengan optimism. Selain itu harga terkendali (tidak terjadi inflasi), masyarakat Kota Bandung tenang, dan ekonomi kota tumbuh secara berkualitas,” ungkap Dudi. (ecp/trustjabar/R1)