Penulis: Abbas 04 Agt 2025

DPRD Jawa Barat Dorong Penyelesaian Damai Terkait Kasus Doxing Terhadap Direktur DEEP

DPRD Jawa Barat menanggapi serius kasus doxing yang menimpa Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nur Hayati.

Suasana mediasi di Banmus DPRD Jawa Barat sebagai upaya penyelesaian damai terkait kasus doxing terhadap Direktur DEEP, Neni Nur Hayati. Foto: Abbas/trustjabar

trustjabar.com - DPRD Jawa Barat menanggapi serius kasus doxing yang menimpa Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nur Hayati. Doxing kepada Neni merupakan buntut dari unggahan akun media sosial Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat.

Akibatnya, Neni mendapatkan ancaman dan serangan digital. Atas dasar itu, DPRD melalui Komisi 1 mengadakan mediasi kasus doxing mempertemukan kedua pihak secara hybrid. Mediasi berlangsung di Ruang Badan Musyawarah DPRD Jawa Barat.

Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati menjelaskan mengenai tujuan pihaknya menggelar upaya mediasi. Ini bertujuan untuk meredakan konflik dan mencegah perkara ke ranah hukum yang dilayangkan kepada Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Barat.

“Tadi kan sudah bertemulah walaupun pihak Bu Neni dan teman-teman hanya bisa lewat online. Ya, isinya, semua teman-teman sudah mengikuti (mediasi kasus doxing). Kalau soal permintaan maaf, ya kita bisa lihat tadi di Kominfo-nya begitu,” kata Rahmat Hidayat Djati, Senin (4/8/2025).

“Soal hanya memenuhi bahwa sudah takedown (menurunkan/menghapus unggahan), belum menjawab kan. Soal permintaan maaf, juga enggak terucap secara terbuka begitu dan merasa sudah cukup dengan jawaban somasi,” ia menambahkan.

Menurutnya, DPRD Jawa Barat hanya memfasilitasi agar permasalahan kasus doxing ini tidak berlarut-larut. Apalagi berlanjut sampai ke ranah hukum. “Bahwa ini tidak boleh terulang lagi. Terutama yang saran itu biar tidak lanjut ke meja hukum. Itu maksudnya,” tuturnya.

Hadiri Mediasi Kasus Doxing, Neni Sesalkan Diskominfo Jawa Barat Tampak Enggan Minta Maaf Terbuka

Dalam mediasi tersebut, Neni Nurhayati hadir secara daring dengan bersama tim kuasa hukum dari LBH PP Muhammadiyah. Ia mengaku menghargai upaya mediasi oleh Komisi I DPRD Jawa Barat.

“Saya berterima kasih dan sangat mengapresiasi Komisi I DPRD ketika tadi menyampaikan perspektif-perspektifnya. Termasuk permintaan maaf yang seharusnya Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Barat sampaikan,” ujar Neni.

Neni menyayangkan tidak adanya itikad baik dari Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Barat. Ia menilai pihak yang bersangkutan tampak enggan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. “Padahal kalau misalnya Diskominfo sendiri mewakili Pemerintahan Provinsi Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf, selesai permasalahannya,” ucap aktivis demokrasi tersebut.

Sementara itu, Kadiskominfo Jawa Barat, Adi Komar menyatakan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah, termasuk menurunkan unggahan foto dan menanggapi somasi.

“Kami sudah beberapa kali melakukan upaya-upaya (penyelesaian kasus doxing). Pertama, keberatan terhadap foto tadi itu, kami sudah takedown. Kedua, kita jawab juga surat somasinya,” ujar Adi.

Terkait sikap Diskominfo Jabar yang enggan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, Adi tidak menjawab. Namun, ia membantah tudingan adanya buzzer yang didanai dari APBD, dan mengaku prihatin atas serangan daring yang menimpa Neni. (Abbas/trustjabar/R1)

Tag