Penulis: Cep 28 Feb 2026

Terkena Bea Masuk Imbalan Sementara Tinggi dari Amerika, ESDM Selidiki Dugaan Transshipment Impor Panel Surya

Impor sel dan panel surya asal Indonesia terkena bea masuk imbalan sementara (countervailing duties) sebesar 104,38 persen.

Industri panel surya. Terkena tarif bea masuk imbalan sementara tinggi dari Amerika, Kementerian ESDM menyelidiki dugaan praktik transshipment impor panel surya. Foto: net/

trustjabar.com – Impor sel dan panel surya asal Indonesia ke Amerika Serikat terkena bea masuk imbalan sementara (countervailing duties) sebesar 104,38 persen. Hal tersebut menyusul dari adanya kebijakan penetapan tarif dari Departemen Perdagangan Amerika Serikat pada Selasa (24/2/2026).

Baca Juga : Pelonggaran Sertifikasi Halal Produk AS dalam Kesepakatan ART Menuai Sorotan Berbagai Kalangan

Tidak hanya Indonesia, impor panel surya asal India dan Laos pun terkena kebijakan yang sama. India terkena bea masuk imbalan sementara sebesar 125,87 persen, sedangkan Laos sebesar 80,67 persen. Pengumuman tersebut muncul hanya satu pekan setelah Indonesia dan AS menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada 19 Februari 2026.

Menanggapi kebijakan itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan akan menyelidiki dugaan praktik transshipment di industri panel surya nasional.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung merespon terkait bea masuk imbalan sementara impor sel dan panel surya ini. Ia menduga, sebagian produk yang terkena tarif tinggi ini hanya melalui proses pelabelan ulang di Indonesia, bukan hasil manufaktur penuh dalam negeri.

Selain tarif umum 104,38 persen, Departemen Perdagangan AS juga menetapkan tarif individual yang lebih spesifik bagi sejumlah perusahaan. PT Blue Sky Solar terkena tarif tertinggi sebesar 143,3 persen, sementara PT REC Solar Energy terkena tarif 85,99 persen.

Dari India, Mundra Solar menghadapi tarif 125,87 persen. Sedangkan dari Laos, Solarspace Technology Sole Co dan Vietnam Sunergy Joint Stock Company masing-masing terkena tarif 80,67 persen.

Menurut data pemerintah AS, impor panel surya dari ketiga negara tersebut mencapai sekitar 4,5 miliar dolar AS pada 2025. Angka tersebut setara hampir dua pertiga dari total impor panel surya AS sepanjang tahun itu.

Keputusan ini merupakan hasil dari petisi dari Alliance for American Solar Manufacturing and Trade pada Juli 2025. Koalisi itu beranggotakan First Solar, Hanwha Qcells, dan Mission Solar. Mereka menuduh perusahaan Tiongkok memindahkan produksi dari negara-negara yang sudah dikenai tarif AS ke Indonesia dan Laos. Koalisi menuding, hal itu untuk menghindari bea masuk.

Terkena Tarif Tinggi AS, ESDM Klaim Tidak Semua Impor Panel Surya Hasil Produksi Indonesia

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung pada Jumat (27/2/2026) dalam keterangan resminya di Jakarta mengumumkan hasil pengecekan awal. Ia menegaskan, tidak semua produk panel surya yang terkena tarif tinggi benar-benar diproduksi di Indonesia.

"Transshipment itu labeling di Indonesia," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM.

Baca Juga : Indonesia dan Dua Negara Berkembang Terbesar Dunia Tandatangani Kesepakatan Strategis Mineral Kritis

Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) akan memilah mana perusahaan yang hanya melakukan pelabelan. Kemudian mana yang menjalankan proses manufaktur penuh di dalam negeri.

Bagi industri yang memenuhi prinsip full manufacturing domestik, Indonesia akan memperjuangkan agar tarif sesuai ketentuan ART.

“Ya kalau memang 15 persen (bea masuk impor panel surya), ya maksimal 15 persen. Jangan lebih dari 15 persen," ucap Yuliot.

Dugaan transshipment ini bukan tanpa dasar. Berdasarkan analisis informasi dari media internasional, dari 10 eksportir terbesar panel surya Indonesia ke AS, enam perusahaan berbasis di Batam. Keenam perusahaan itu dimiliki langsung eksekutif perusahaan surya Tiongkok dan menyumbang hampir 70 persen dari total ekspor ke AS. Rencananya, Departemen Perdagangan AS menjadwalkan mengambil keputusan terpisah bulan depan. Hal ini untuk menilai apakah perusahaan dari ketiga negara ini juga menjual produk di bawah biaya produksi.(cep/trustjabar/R1)

Tag