Penulis: Cep21 Agt 2025

Wakil DPRD Kabupaten Bandung Apresiasi Kepuasan Publik Arah Kebijakan Gubernur Jabar

Hasil survei kepuasan publik program pemerintahan Pemprov Jawa Barat, dorong pemkot/pemkab agar turut menguatkan arah kebijakan gubernur.

Wakil DPRD Kabupaten Bandung, M Hailuki mengapresiasi kepuasan publik terkait arah kebijakan Gubernur Jawa Barat. Foto: ist/

trustjabar.com – Terkait hasil survei kepuasan publik program pemerintahan Pemprov Jawa Barat, mendorong pemerintah kota/kabupaten agar turut menguatkan arah kebijakan Gubernur Jawa Barat. Dengan demikian, arah kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dapat berjalan sinergis dengan program Pemprov Jawa Barat.

Persentase kepuasan publik arah kebijakan Gubernur Jawa Barat itu, turut pula ditanggapi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, M. Hailuki. Ia menuturkan, dengan perolehan hasil survei dari Litbang Kompas itu menunjukan, arah kebijakan gubernur secara umum sudah sejalan dengan harapan masyarakat.

“Kepuasan publik yang mencapai 97,2 persen ini harus kita maknai bahwa kebijakan gubernur secara umum sudah on the track. Artinya, kebijakan-kebijakan gubernur sejauh ini sesuai dengan harapan masyarakat Jawa Barat,” tuturnya, Kamis (21/8/2025).

Hailuki juga menuturkan, dengan melihat data yang ada nampak kepuasan publik tertinggi itu mengenai pembangunan manusia. Artinya, lanjut ia, hal itu terkait pembentukan karakter pemuda, pembangunan ruang kelas baru, dan jam malam pelajar. Dengan demikian, arah kebijakan gubernur ini senantiasa kontinyu namun tidak sporadis.

Penertiban Tata Ruang Turut Dongkrak Kepuasan Publik Arah Kebijakan Gubernur Jawa Barat

Selain itu, kepuasan publik juga menyoroti mengenai penertiban tata ruang dan penataan lingkungan hidup. Hailuki menuturkan, artinya masyarakat menginginkan adanya pelestarian lingkungan hidup untuk mencegah terjadinya bencana alam. Selain itu, untuk menciptakan ruang hidup yang lebih sehat.

“Mengenai (kepuasan publik) penertiban tata ruang dan penataan lingkungan seperti pembongkaran wahana wisata dan bangunan liar, artinya masyarakat kini sudah paham betul. Masyarakat ingin adanya pelestarian lingkungan mengantisipasi terjadinya bencana alam akibat kerusakan lingkungan,” tuturnya.

Oleh karenanya, Hailuki menambahkan, pihaknya mengapresiasi arah kebijakan Gubernur Jawa Barat tersebut. Salah satu dukungan agar arah kebijakan ini terus berjalan yakni mendorong kinerja OPD Pemprov Jawa Barat hingga kabupaten/kota agar dapat senafas dan sejalan.

“Jangan ada langkah-langkah kontraproduktif antara Pemprov Jawa Barat dan pemerintah kota dan kabupaten dengan arah kebijakan gubernur ini. Saya mendukung penuh prioritas pembangunan manusia termasuk budaya di dalamnya. Ini akan jadi pondasi kuat bagi pembangunan infrastruktur Jawa Barat. Karena tanpa itu, maka semua proyek fisik yang dibangun hanya kosmetik belaka tanpa makna,” ucapnya. (cep)

Tag