trustjabar.com - Beragam tanggapan warga tentang program"Rereongan Sapoe Sarebu" atau Poe Ibu ada yang  menganggapi positif, ada pula yang khawatir menjadi celah korupsi baru.  Warga keberatan jika harus menyisihkan uang seribu per hari di saat kondisi ekonomi lesu. Baca Juga: Gubernur Jawa Barat Luncurkan Program Poe Ibu, Pemkot Cimahi Bakal Mulai dari Kalangan ASN

"Kalau saya kurang setuju karena skemanya belum jelas.  Poe Ibu ini malah membuka celah korupsi baru. Bahkan bagi masyarakat kecil, ini cukup memberatkan," kata Andri (42) warga Padalarang, Bandung Barat, Jumat (10/10'2025).

Warga lainnya Eko Setiono (39) menilai, program ini bisa malah menutup tanggung jawab negara. Apalagi perusahaan besar yang memiliki kewajiban sosial lewat CSR. Serta potensi lain seperti zakat penghasilan dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemerintah perlu memaksimalkan sumber daya lain yang sudah ada, termasuk dana CSR dari perusahaan-perusahaan besar di Jawa Barat. Jangan malah membebani masyarakat dengan program Poe Ibu yang bisa jadi celah korupsi baru.

Menurutnya, di tengah banyaknya perusahaan besar yang beroperasi di Jawa Barat, sudah selayaknya pemerintah menggandeng mereka agar kontribusi sosialnya lebih nyata dan berkelanjutan.

“Saya rasa kalau Pemprov Jabar bisa mensinergikan para pengusaha untuk memiliki rasa tanggung jawab sosial, hasilnya akan jauh lebih efektif,” tutur aktivis pegiat sosial ini.

Optimalkan Zakat Penghasilan ASN!

Ia menambahkan, perusahaan swasta maupun nasional seharusnya bisa menjadi “orang tua asuh” bagi masyarakat kurang mampu.  Apalagi untuk pembiayaan di bidang pendidikan dan kesehatan.

Data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat menunjukkan, hingga akhir 2022 tercatat sekitar 97.901 perusahaan dari berbagai skala kecil, menengah, hingga besar yang beroperasi. Lalu di sektor industri manufaktur menengah dan besar, tercatat 8.833 perusahaan pada tahun 2023.

Eko mengusulkan agar mengoptimalkan potensi zakat penghasilan ASN di Jawa Barat. Ini bisa menjadi sumber dana sosial karena ASN memiliki penghasilan tetap dan kontinyu.

"Nah, kenapa ini tidak memaksimalkan  ASN ini? Kalau  pengelolaan bagus, zakat dari ASN saja sudah bisa sangat membantu masyarakat yang membutuhkan. Daripada mengandalkan iuran masyarakat kecil lewat Poe Ibu,  saya khawatir jadi korupsi baru,” tandasnya.

Baca Juga: Dana Bansos Digunakan untuk Judol, Dedi Mulyadi akan Cabut Penerima Bantuan

Seperti pemberitaan sebelumnya, Dedi Mulyadi meluncurkan program 'Rereongan Sapoe Sarebu' atau Poe Ibu.  Program ini memiliki makna sebagai gerakan partisipatif berbasis gotong royong yang mengusung nilai kearifan lokal "silih asah, silih asih, silih asuh".

Dalam hal ini, seluruh elemen masyarakat, baik ASN, pelajar dan seluruh pemangku kepentingan di Jawa Barat mendapat tugas untuk menyisihkan uang seribu rupiah per hari. (Adi H/trustjabar/R3)