Penulis: Publik 08 Jan 2026

Menjaga Integritas Pembinaan Sekolah Sepak Bola di Indonesia

PSSI telah menjangkau lebih dari 750 anak-anak dan 250 pelatih dari lima kota di seluruh negeri. Akan tetapi pembinaan belum ada system pengawasan bagi ribuan SSB yang ada di dalam negeri kita.

Abdillah Vega Mahendra

SETIAP akhir pekan, kita melihat ribuan anak-anak bermain sepak bola di SSB (Sekolah Sepak Bola) atau klub-klub kecil dari berbagai pelosok negeri. Antusiasme orangtua juga besar. Mereka ingin menjadikan anak-anak mereka mengikuti jejak Beckham Putra, Egy Maulana Vikri, ataupun tokoh sebelumnya seperti Bambang Pamungkas.

Tak peduli di klub kecil di pedalaman Katulistiwa, setiap hari talenta mereka diasah. Namun, tidak ada yang tahu, bahwa sistem penyeleksian mereka sangat rapuh terhadap praktik curang yang mungkin terjadi di sana.

Langkah PSSI untuk melakukan program grassroot telah mendapat pengakuan membanggakan dari AFC melalui AFC Grassroots Charter. PSSI telah menjangkau lebih dari 750 anak-anak dan 250 pelatih dari lima kota di seluruh negeri. Akan tetapi pembinaan belum ada system pengawasan bagi ribuan SSB yang ada di dalam negeri kita.

Tulisan ini ingin mengetengahkan sistem rekrutmen yang sangat rapuh. Sistem SSB kita yang sangat sporadis, tanpa adanya pengawasan, hingga potensi penyalahgunaan. Tulisan ini bukan tuduhan. Tetapi lebih pada memperbaiki sistem pengolahan talent SSB saat ini.

Tulisan ini bukan tidak memiliki dasar, banyak data yang akan penulis tunjukan. Kebijakan ini penting agar anak-anak Indonesia yang memiliki bakat bisa memaksimalkan potensinya sehingga mendukung prestasi sepak bola Indonesia berbasis transparasi rekrutmen.

Kelemahan utama SSB di Indonesia adalah tidak adanya standarisasi dan pengawasan. Banyak SSB yang tidak memiliki seleksi yang jelas dan transparan. Munculnya bibit baru hanya berdasarkan "mata" dari pelatih tanpa parameter yang terukur.

Tidak adanya standardisasi verifikasi membuat seleksi usia dini sering kali malah menjadi bumerang . Proses verifikasi SSB memang tengah berjalan untuk pertama kalinya di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Di sana sudah ada materi verifikasi manajemen, umur, pelatih, dan kurikulum teknik.

Namun sayangnya, sistem verifikasi SSB ini belum menjadi kewajiban nasional dan hanya berlaku di beberapa provinsi. Secara de facto masih ada ribuan SSB yang berjalan tanpa pengawasan. Transparansi keuangan juga menjadi isu krusial yang belum terselesaikan. PSSI sebagai badan hukum privat memiliki prinsip governance sendiri berdasarkan statuta, dan masalah transparansi masih menjadi perdebatan terkait rasionalitas hukum.

Jika induk organisasi sendiri masih memperdebatkan transparansi, kondisi di ribuan SSB di bawahnya bisa dibayangkan lebih mengkhawatirkan. Tidak adanya kewajiban bagi SSB untuk mempublikasikan laporan keuangan atau rincian biaya, membuka celah untuk transaksi yang tidak tercatat.

Biaya SSB, Ketimpangan Ekonomi, dan Budaya Amplop

Faktor ekonomi juga mendorong praktik tidak etis dalam sistem pembinaan. Biaya SSB di Indonesia sangat bervariasi, dari yang gratis hingga SSB berafiliasi klub Eropa seperti Liverpool dengan biaya pendaftaran Rp1,75 juta lalu iuran Rp750.000 hingga Rp1,6 juta per bulan, atau Chelsea dengan biaya pendaftaran Rp1,2 juta ditambah Rp880.000 per sesi.

Kesenjangan ekstrem ini menciptakan dua realitas berbahaya: SSB mahal berpotensi menjadi "pay-to-play" di mana yang mampu bayar mendapat kesempatan lebih terlepas dari bakat. Sementara SSB murah atau gratis memiliki pelatih dengan gaji rendah yang rentan terhadap godaan menerima "uang terima kasih" dari orang tua. Banyak SSB bergantung pada iuran orang tua dan sponsor tidak resmi tanpa sistem keuangan yang transparan, membuka celah untuk transaksi "off the record".

Budaya "ewuh pakewuh" dan tradisi amplop yang kental di masyarakat Indonesia membuat pemberian "amplop terima kasih" dianggap normal. Namun, batas antara apresiasi wajar dan suap menjadi kabur, terutama ketika pemberian dilakukan sebelum atau selama proses seleksi.

Ketimpangan informasi juga memperparah situasi, di mana mayoritas orang tua pemain tidak mengetahui kriteria seleksi yang seharusnya diterapkan, hak untuk mempertanyakan hasil seleksi, mekanisme pengaduan jika terjadi ketidakadilan, atau standar biaya yang wajar untuk SSB.

Modus Operandi Seleksi SSB dan Praktik Titipan

Berdasarkan pola kasus di level sepak bola profesional dan dinamika di lapangan, beberapa modus operandi berpotensi terjadi dalam seleksi SSB. Pertama, adalah biaya "jaminan lolos" dengan meminta bayaran dari orang tua di luar biaya resmi. Tentu saja dengan iming-iming si anak pasti lolos seleksi atau masuk tim utama.

Kedua, adalah gratifikasi terselubung berupa pemberian uang, barang berharga, atau fasilitas kepada pelatih. Bukan itu saja, gratifikasi pengurus sebelum atau sesudah seleksi pun ada dengan dalih "ucapan terima kasih" namun sebenarnya adalah bentuk suap. Sistem "titipan" juga kerap terjadi, di saat pemain memiliki koneksi dengan pengurus atau pelatih. Dia akan mendapatkan perlakuan istimewa namun mengabaikan aspek meritokrasi.

Diskriminasi ekonomi termanifestasi dalam prioritas hanya bagi anak keluarga mampu. Mereka adalah orang tua yang rutin membeli merchandise, mensponsori kegiatan SSB, atau "berkontribusi finansial" dibanding anak berbakat dari keluarga kurang mampu. Dalam beberapa kasus, seleksi hanya sebatas prosedur formal, sementara keputusan sebenarnya sudah ada berdasarkan faktor non-teknis.

Dampak Sistemik bagi Masa Depan SSB

Dampak sistemik dari praktik tidak etis ini sangat serius bagi masa depan sepak bola Indonesia. Pertama, talenta asli akan terbunuh ketika seleksi tidak berdasarkan kemampuan murni. Alhasil pemain berbakat dari keluarga kurang mampu akan tersingkir. Indonesia kehilangan potensi pemain-pemain berkualitas yang bisa membawa prestasi di level internasional. Pemain Thailand sudah tergabung di klub profesional sejak usia 12-13 tahun, sementara pemain Indonesia masih bermain di SSB atau sekolah, menunjukkan perbedaan sistem pembinaan yang fundamental.

Kedua, praktik tidak etis menciptakan generasi bermental transaksional. Anak-anak yang sejak dini terbiasa melihat "jalan pintas" akan tumbuh dengan mentalitas bahwa prestasi bisa dibeli, bukan diraih dengan kerja keras. Pembinaan usia muda harus menjadi prioritas PSSI, bukan hanya mengandalkan naturalisasi yang bersifat jangka pendek.

Ketiga, kualitas kompetisi akan menurun karena tim penuh pemain "titipan" dengan kualitas rendah. Masalah kompetisi usia muda yang tidak berjenjang menyebabkan prestasi Timnas U-15, U-16, U-17 bagus, namun menuju senior selalu kesulitan.

Keempat, ekosistem sepak bola jangka panjang akan rusak. Keterbatasan infrastruktur, kurangnya pelatih berkualitas, dan minimnya kompetisi terstruktur sudah menjadi permasalahan utama pembinaan sepak bola usia muda. Jika penyakit korupsi terus ada, masalah akan berlipat ganda dan semakin sulit menjadi baik. Pada akhirnya, ini bukan hanya soal satu atau dua anak yang kehilangan kesempatan, tetapi tentang masa depan sepak bola nasional taruhannya.

Korupsi dan Kekosongan Regulasi SSB

Sepak bola adalah permainan yang indah, namun keindahan itu akan sirna jika fondasi sistem pembinaan kita tumbuh di atas praktik tidak etis dan korupsi. Data menunjukkan bahwa korupsi dalam sepak bola Indonesia bukan sekadar tuduhan, tetapi terbukti di pengadilan.

Dari kasus pengaturan skor di era 1960-an hingga skandal di level PSSI pada 2019, pola yang sama terus berulang yaitu ketiadaan transparansi, lemahnya sanksi, dan minimnya pengawasan. Jika praktik korupsi sudah mengakar di level tertinggi, naif untuk mengasumsikan bahwa level akar rumput di mana pengawasan lebih lemah dan standar lebih longgar akan kebal dari masalah yang sama.

Fakta yang harus kita hadapi adalah regulasi SSB masih belum ada meskipun sudah 25 tahun sejak PSSI memopulerkan istilah SSB. Ribuan SSB beroperasi tanpa standar jelas dan pengawasan memadai, transparansi keuangan hampir tidak ada di sebagian besar SSB. Proses seleksi bersifat subjektif tanpa kriteria terukur yang dipublikasikan.

Situasi semakin parah karena tidak ada perlindungan bagi whistleblower yang berani mengungkap praktik tidak etis. Pertaruhan SSB adalah masa depan anak-anak berbakat yang tersingkir karena tidak mampu "membayar". Prestasi sepak bola nasional yang mandek karena sistem berbasis koneksi bukan talenta. Kredibilitas Indonesia di mata dunia sepak bola internasional turun, dan budaya integritas generasi muda yang terbentuk sejak usia dini. (Penulis; Abdillah Vega Mahendra, Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia).

Tag