trustjabar.com – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengaku terkejut saat menemukan fakta adanya dana daerah yang nganggur hingga Rp 230 triliun. Purbaya pun dengan tegas meminta pemerintah daerah memperbaiki pengelolaan anggaran. Hal itu untuk meningkatkan serapan dan mempercepat penyaluran Transfer ke Daerah (TKD).

Baca Juga : Industri Kakao Indonesia Hadapi Krisis Multidimensi, Angka Produksi Anjlok!

Dalam pertemuan dengan 18 gubernur pada Selasa (28/10/2025) lalu, Purbaya mengungkapkan temuan mengejutkan ada dana daerah nganggur hingga Rp 230 triliun. Dana tersebut tersimpan di perbankan. Sedangkan pada kepala daerah mengeluhkan kekurangan anggaran.

“Mereka datang ke saya, 18 gubernur, protes. ‘Wah uang saya kurang tahun depan, gimana?’. Saya lihat uangnya, eh ternyata uang (dana daerah) dia kemarin ada Rp 230 triliun-an, nganggur,” tutur Purbaya.

Pernyataan terkait dana daerah yang nganggur itu Purbaya ungkapkan saat acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Adanya temuan dana daerah nganggur ini menjadi dasar Purbaya mendesak pemda menunjukkan perbaikan tata kelola keuangan sebelum mendapat tambahan alokasi TKD.

Ia juga mengklaim menyiapkan skema baru untuk mempercepat penyaluran TKD di awal 2025. Strategi ini melibatkan penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) berjangka pendek satu hingga empat bulan. Hal tersebut untuk membiayai TKD di awal tahun depan.

“Nanti di minggu pertama atau tanggal dua, sudah dapat uangnya. Jadi nggak perlu numpuk uang banyak-banyak lagi," ungkap Purbaya.

Terbitkan SPN, Menkeu Lakukan Evaluasi Perbaikan Pengelolaan Dana Daerah

Kementerian Keuangan juga akan menerbitkan SPN dengan tenor pendek untuk mendukung mekanisme pembiayaan ini. Hal tersebut untuk memastikan dana tidak tertahan dan dapat segera digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga : Gonjang-ganjing Potongan Transfer ke Daerah, Mensesneg Berikan Klarifikasi!

Purbaya memberikan waktu dua triwulan kepada pemerintah daerah untuk menunjukkan perbaikan pengelolaan dana daerah. Evaluasi akan ia lakukan pada triwulan IV 2025 dan triwulan I 2026 untuk menilai transparansi, efisiensi, dan ketepatan waktu belanja daerah.

"Kalau saya sih mau aja naikin. Hanya pemimpin di atas masih ragu, karena mereka bilang sering ada penyelewengan uang di daerah," tutur Purbaya mengenai rencana peningkatan TKD.

Ia menekankan, pihaknya akan mempertimbangkan peningkatan alokasi jika daerah berhasil membuktikan pengelolaan anggaran dana yang lebih baik. Selain itu berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data terbaru, realisasi TKD hingga kuartal III 2025 mencapai Rp 644,9 triliun, jauh melampaui Pendapatan Asli Daerah yang hanya Rp 253,4 triliun. Kondisi ini menunjukkan ketergantungan tinggi daerah pada transfer pusat. Sehingga Menkeu mendorong optimalisasi PAD untuk mengurangi defisit anggaran daerah. (ecp/trustjabar/R1)