trustjabar.com - Gerakan pelestarian lingkungan kembali digaungkan melalui aksi penanaman pohon yang digelar Solidaritas Masyarakat Konservasi (Somasi) Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Penanaman pohon ini berlokasi di kawasan Gambung, Desa Mekarsari, Kecamatan Pasirjambu, Selasa (2/12/2025).

Baca Juga : Kemelut Pembabatan Lahan Kebun Teh di Pangalengan Ancam Kelestarian Lingkungan

Dalam pelestarian lingkungan penanaman pohon tersebut, Somasi Kabupaten Bandung menjalin kolaborasi bersama lintas lembaga. Di antaranya PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung, Perhutani, dan PT Palawi. Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) 2025 sekaligus penguatan kerjasama pentahelix.

Sebagai informasi, Somasi Kabupaten Bandung merupakan sebuah wadah gabungan yang terdiri dari gabungan organisasi profesi jurnalis dan komunitas. Organisasi profesi jurnalis yang tergabung ke dalam wadah ini yakni PWI dan SMSI Kabupaten Bandung. Sedangkan dari unsur komunitas, terdiri dari Yayasan Panata Giri Raharja yang konsen terhadap isu lingkungan dan Jamparing Institute.

Kawasan Gambung proyeksinya akan menjadi living laboratory di Kabupaten Bandung. Di kawasan ini sudah tertanami 225 jenis pohon langka dan endemik.

Pegiat lingkungan Eyang Memet menegaskan, hutan bukan sekadar objek konservasi, tetapi sumber inspirasi yang harus terawat secara nyata.

“Penanaman pohon ini untuk memperkuat langkah menjaga keberlanjutan pelestarian lingkungan di Kabupaten Bandung. Di penghujung tahun, kita kembali mengingatkan bahwa merawat alam adalah kewajiban spiritual dan moral,” ujarnya.

Eyang Memet menambahkan, semangat pembentukan Somasi Kabupaten Bandung ini sebagai wadah komitmen bersama menjaga konservasi.

“Saya mulai dari hobi menanam, dan kini sudah ada 225 jenis pohon tertanam. Target saya menambah 100 jenis pohon setiap tahun. Ini area milik kita bersama. Dalam ajaran Sunda hirup ka hareup, gumantung kana melak ayeuna,” katanya.

Alasan Pelestarian Lingkungan di Kawasan Hutan di Kabupaten Bandung tak Berjalan Optimal

Ia juga menyoroti dualisme kewenangan di kawasan hutan akibat regulasi,  kerap membuat konservasi di Kabupaten Bandung tidak berjalan optimal. “Sering kali hanya minoritas yang peduli terhadap alam. Tapi melalui Somasi Kabupaten Bandung ini, kami ingin gerakan ini memperkuat semangat pelestarian lingkungan,” ujarnya.

Baca Juga : Gubernur Jawa Barat Geram, Pembabatan Lahan Kebun Teh di Pangalengan Libatkan Pemodal Besar

Ketua PWI Kabupaten Bandung, Enung D. Susana, mengatakan, PWI tergerak untuk terlibat karena kondisi lingkungan di Bandung Selatan semakin mengkhawatirkan.

“Ini bentuk nyata kepedulian kami. Meski gerakan ini merupakan gerakan mandiri, PWI berkomitmen terus menanam, merawat, dan mengawasi perkembangan pohon-pohon yang kami tanam,” tuturnya.

Perhutani dan Palawi melalui Jaka Isma Wijaya mengapresiasi kegiatan ini. Ia menegaskan, pelestarian lingkungan hutan khususnya di Kabupaten Bandung tidak bisa dibebankan kepada satu institusi.

“Hutan lindung dan hutan produksi adalah tanggung jawab bersama. Ketika terjadi bencana, Perhutani selalu menjadi sasaran. Padahal, kewenangan kami terbatasi regulasi. Kami tetap berkomitmen menjaga kawasan ini bersama para pegiat lingkungan,” ucapnya.

Demikian halnya juga dengan PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung yang juga menegaskan dukungan penuh terhadap kegiatan pelestarian lingkungan ini. Sebagai pemanfaat sumber air, PDAM menyebut penanaman pohon merupakan instrumen penting menjaga keberlanjutan pasokan air bersih bagi masyarakat.

Pertanyakan Komitmen Pemkab Bandung

Sementara itu, Direktur Jamparing Institute sekaligus pengamat kebijakan publik, Dadang Risdal Aziz, menyampaikan apresiasi sekaligus kritik keras terhadap pemerintah daerah. Ia mempertanyakan komitmen Pemkab Bandung dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Baca Juga : Pembatatan Kebun Teh di Pangalengan, Pelanggaran Hukum Kembali Terjadi

“Gerakan masyarakat seperti ini seharusnya menjadi alarm bagi Pemkab Bandung. Sepanjang tahun 2025, tidak ada satupun program reboisasi besar dari. Padahal ancaman longsor, banjir, dan kekeringan semakin nyata di Kabupaten Bandung,” ungkapnya.

“Masyarakat bergerak, lembaga bergerak, aktivis bergerak. Tapi pemerintah justru tidak terlihat mengambil inisiatif. Ini ironi. Ke depan, Pemkab Bandung harus hadir dengan kebijakan yang konkret, bukan hanya wacana,” ujarnya menambahkan.

Risdal menegaskan, tanpa intervensi pemerintah, tantangan pelestarian lingkungan di Kabupaten Bandung akan terus berjalan sporadis. Bahkan, lanjut ia, persoalan ekologis pun akan semakin kompleks.

“Jika pemerintah terus berdiam diri, persoalan ekologis yang kompleks tak akan pernah terjawab," ucap Risdal. (ecp/trustjabar/R1)