trustjabar.com – Skandal dugaan kasus korupsi di PT Bandung Daya Sentosa (BDS), Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terus menjadi sorotan publik. Berawal dari dugaan gagal bayar hingga akhirnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung menyampaikan kesimpulan awal adanya dugaan korupsi di tubuh BUMD tersebut.

Baca Juga : Publik Soroti Beredarnya Foto Kajari dan Bupati Bandung di Tengah Penanganan Kasus Dugaan Korupsi PT BDS

Kini, publik pun kembali terperangah mengenai skandal dugaan korupsi di BDS dengan kembali speak up-nya para vendor BDS yang menjadi korban. Hal itu menyusul adanya tayangan podcast para vendor yang hingga saat ini nasibnya masih terkatung-katung lantaran belum adanya kepastian hukum kasus ini. Para vendor itu menyampaikan langsung dalam sebuah podcast melalui akun Youtube NBW dengan host mantan petinggi KPK, Bambang Widjojanto. Podcast itu berjudul ‘Korban Bupati Kabupaten Bandung Menjerit! Rugi Ratusan Miliar, Tuntut Keadilan ke KDM!!!’. Podcast berdurasi 37 menit 18 detik itu, menceritakan pahit getirnya para korban dalam skandal dugaan kasus PT BDS ini. Bahkan, para korban pun sempat bersurat kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Namun, para korban dalam podcast itu mengaku hingga saat ini belum ada respon dari gubernur. Meski baru terunggah 9 jam pada Senin (22/9/2025) hingga pukul 17.49 WIB, podcast yang menceritakan skandal dugaan kasus korupsi di PT BDS ini sudah ditonton sebanyak 19.706 kali. Ratusan komentar warganet pun langsung membanjiri.

Skandal Dugaan Kasus Korupsi di PT BDS, Pegiat Demokrasi Kabupaten Bandung; Jadi Alarm Keras!

Menanggapi podcast tersebut, pegiat demokrasi Kabupaten Bandung, Januar Solehuddin menilai, persoalan yang terjadi di PT BDS ini menjadi alarm keras demokrasi.

“Podcast ini adalah alarm keras bagi demokrasi lokal kita. Jika benar terjadi, persoalannya bukan sekadar sengketa privat. Melainkan juga menyangkut legitimasi pejabat publik dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah daerah,” ujar Januar, Senin (22/9/2025).

Baca Juga : Fraksi DPRD Kabupaten Bandung Usulkan Pembentukan Pansus Dalami Sengkarut Hukum PT BDS

Ia menilai, munculnya podcast skandal dugaan kasus korupsi ini di ruang digital, mencerminkan krisis kepercayaan terhadap lembaga formal hukum. Ia pun mendorong DPRD Kabupaten Bandung tidak boleh tinggal diam. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD memiliki kewenangan melakukan fungsi pengawasan hingga penggunaan hak interpelasi atau hak angket.

“DPRD wajib gunakan hak pengawasan, interpelasi, bahkan jika perlu bisa menggunakan hak angket. Publik bisa membaca diamnya DPRD terhadap skandal dugaan kasus ini sebagai pembiaran,” ucap Januar.

Selain DPRD, Januar juga menyoroti peran Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, gubernur memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten/kota.

“Gubernur harus hadir mendorong transparansi dan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan benar. Ini penting agar kepercayaan publik terhadap Jawa Barat tidak runtuh hanya karena satu kasus di daerah,” ungkap ia.

Menurutnya, kombinasi antara penegakan hukum yang objektif, pengawasan DPRD yang nyata, dan langkah gubernur yang tegas, menjadi kunci menjaga demokrasi lokal tetap sehat.

“Rakyat berhak mengetahui kebenaran. Para vendor yang menjadi korban dalam skandal dugaan kasus ini berhak atas keadilan. Serta pejabat publik berhak atas proses hukum yang adil,” ujar Januar. (ecp/trustjabar/R1)