trustjabar.com – Guru Besar Ekonomi Pertanian UIN Syarif Hidayatullah Achmad Tjachja menilai, pembangunan pertanian pada program astacita Presiden Prabowo perlu penguatan pada sisi sosial. Meskipun demikian, secara garis besar implementasi program astacita ini sudah berjalan ke arah yang lebih baik.

Baca Juga : 7 Pengurus GKTMTB Karawang Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Tilep Dana Bantuan Pemerintah Senilai Rp 1,99 Miliar

"Persoalan kemiskinan desa masih menjadi tantangan serius sehingga implementasi pembangunan harus melibatkan masyarakat secara aktif," kata Achmad Tjachja. Ia mengungkapkan hal tersebut dalam keterangannya pada Sabtu (20/9/2025).

Achmad menegaskan, pentingnya menghidupkan kembali modal sosial seperti gotong royong pada pelaksanaan program astacita presiden ini. Hal tersebut agar pembangunan pertanian lebih inklusif dan berkelanjutan.

“Pembangunan pertanian, tidak cukup hanya menguatkan infrastruktur fisik. Kita sering lupa memperkuat investasi modal sosial. Kalau itu terintegrasi menjadi satu paket, akselerasi pembangunan akan lebih komprehensif,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Achmad, komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat pedesaan. Menurutnya, jika peran masyarakat turut terlibat secara aktif, maka percepatan pembangunan pada program astacita presiden ini akan terasa lebih masif.

Program Astacita Presiden dan Lemahnya Kinerja Pemprov Jawa Barat Atasi Ketimpangan Sosial

Ia juga menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan ketimpangan sosial di Jawa Barat. Kemiskinan, lanjut Achmad, masih terkonsentrasi di wilayah desa dan perdesaan. Sementara wilayah perkotaan tidak sepenuhnya bebas dari persoalan serupa.

“Bandung di wilayah perkotaan dan Bandung di barat, walaupun dekat namun tingkat kemiskinannya berbeda. Bandung Barat tingkat kemiskinannya mendekati wilayah Indramayu. Ini kan aneh,” ujarnya.

Baca Juga : Berhasil Kembangkan Cabe Paprika, Kelompok Tani Cikahuripan Kabupaten Bandung Apresiasi Komitmen Paguyuban Pasundan

Ia menilai, meski angka kemiskinan Jawa Barat secara agregat rendah, jumlah absolutnya tetap besar dan menjadi masalah serius. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan program astacita presiden, tidak bisa hanya dari atas (top-down), tetapi harus mendorong partisipasi masyarakat. Faktor penyebab kemiskinan, kata Achmad, salah satunya adalah degradasi modal sosial (social capital). Dulu, masyarakat terbiasa bekerja sama dan menyelesaikan masalah secara kolektif. Namun kini, kata Achmad, orientasinya lebih banyak berbasis upah dan proyek padat karya.

“Modal yang dulu berbasis gotong royong sekarang berubah jadi berbasis upah. Itu memicu degradasi,” ungkapnya.

Achmad juga mengkritisi peran pemerintah provinsi yang masih belum optimal dalam menekan ketimpangan sosial ini. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang terus meningkat tidak otomatis menurunkan kemiskinan secara signifikan.

“Kalau infrastruktur naik 100 persen, kemiskinan tidak otomatis turun 100 persen. Hanya sekitar 60 persen turun. Artinya ada yang tidak nyampe,” ujarnya.

Pada implemetasi program astacita presiden ini, ia mendorong pemerintah menghidupkan kembali semangat koperasi dengan memperbaiki pengelolaan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Alumnus Fakultas Pertanian Unpad, Nanang Hendro menilai, persoalan ketimpangan dan kemiskinan di Jawa Barat harus terjawab dengan kebijakan berbasis kebutuhan petani. Tentunya hal itu agar masyarakat bisa merasakan implementasi program astacita presiden ini.

“Petani tidak hanya butuh bantuan pupuk atau subsidi, tetapi juga pendampingan dan akses pasar. Tanpa itu, produktivitas mereka tidak akan meningkat,” ujarnya. (Adi/trustjabar/R1)