trustjabar.com - Pengamat Sosial Steven Samuel Lee Lahengko mengatakan program MBG rawan sabotase menjadi isu-isu liar.  Dia meminta masyarakat tidak berspekulasi soal penyebab keracunan massal di Desa Sirnagalih Kecamatan Cipongkor dan Desa Cihampelas, Cililin Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada 23-24 September 2025 kemarin. Baca Juga: Fakta Terbaru Keracunan Menu MBG di Bandung Barat, 53 Korban Masih Jalani Perawatan

Pria yang akrab disapa Bung Sammy ini mengatakan, usai kejadian tersebut banyak isu-isu liar yang menyebut penyebab terjadinya keracunan massal.   "Banyak sekali isu liar yang muncul di media sosial, antara lain terkait nampan dari MBG, menyangkut sterilisasi nampan, dan juga adanya isu penggunaan minyak babi," katanya.

Ia memandang program MBG ini rawan sabotase/ Sepeti narasi yang menyesatkan dan berpotensi bisa merusak program pemerintah pusat. Apalagi pihak-pihak terkait saat ini tengah melakukan penyelidikan lebih jauh terkait penyebab terjadinya keracunan massal.

"Saya pikir ini bukan persoalan itu, kan belum ada hasil investigasi oleh pihak yang berwajib, hasil investigasinya apa dan seperti apa?," ungkapnya.

Dirinya pun memberikan pandangannya terkait fenomena ini. Ia menilai, insiden tersebut harus menjadi perhatian khusus pemerintah baik pusat maupun daerah.

Rawan Sabotase, Lakukan Evaluasi Dapur MBG

Ia pun meminta pemerintah dan pihak terkait untuk segera melakukan evaluasi terkait pengelolaan MBG di dapur-dapur SPPG.

"Kasus yang terjadi di Desa Sirnagalih Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas Cililin Bandung Barat merupakan peristiwa yang harus jadi perhatian kita semua. Dengan adanya peristiwa ini saya berharap pemerintah melakukan evaluasi ulang tentang proses-proses yang dilaksanakan dan tepat tidaknya dilakukan pembangunan dapur-dapur MBG,"katanya.

Baca juga: Keracunan Massal MBG di Cipongkor Bandung Barat Kembali Terjadi!

Selama ini kata dia, masyarakat banyak yang memandang dampak negatif dari program tersebut akibat sering terjadinya keracunan massal.  Program MBG rawan sabotase ini karena pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan isu keracunan dan menggoreng isu seolah-olah MBG gagal untuk masyarakat.

"Isu yang beredar di luar seolah-olah MBG ini banyak dampak negatifnya, tapi tidak melihat dampak positif dari MBG tersebut. Menyangkut yang terjadi di KBB ini sesuatu yang perlu penyelidikan terhadap dapur penyedia MBG. Bisa saja ini bentuk kelalaian dari pihak dapur sehat yang mengelola makan bergizi gratis. Atau bisa pula ada upaya untuk membuat buruk program ini menjadi celah untuk menjatuhkan pemerintahan saat ini,"tuturnya.

Sammy memandang, program makan bergizi gratis bertujuan baik dan merupakan sebuah program yang patut untuk didukung. Namun dalam pelaksanaannya perlu pengawasan dan evaluasi berkala agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

"Kalau ada evaluasi ulang dari pemerintah dalam hal ini, saya menyarankan program makan bergizi gratis ini bagi saya sangat baik. Program ini patut untuk kita dukung tapi pelaksanaannya ini yang harus evaluasi ulang. Tanpa pengawasan ketat, apakah bahan steril, barang yang terpakai itu masih layak pakai, atau bahan makanan itu membuat menu makanan MBG ini benar-benar baik atau tidak? Mustahil program ini bisa berjalan dengan baik,"ungkapnya.

Libatkan Sekolah  untuk Antisipasi MBG Rawan Sabotase

Sammy mengatakan, jauh sebelum program MBG, dia sempat memberikan saran dan masukan agar pengelolaan makan bergizi gratis oleh sekolah, dengan pengawasan ketat orangtua, guru dan dinas pendidikan. Keterlibatan sekolah akan mengantisipasi kerawanan sabotase program MBG .

"Saya pernah berbicara dulu ketika makan bergizi gratis menjadi icon kampanye pilpres kemarin. Saya sempat mengatakan akan terjadi banyak permasalahan kalau pelaksanaan MBG ini dengan pola-pola seperti saat ini. Kenapa? Karena akan banyak melibatkan elemen masyarakat, elemen organisasi, dan elemen pemerintahan yang terlibat dalam mempersiapkan makan bergizi gratis ini. Dan ini tentu akan sarat dengan berbagai kepentingan masing-masing,"ungkapnya.

Jika masing-masing sekolah mengelola MBG, selain bisa terawasi secara ketat, dari sisi anggaran pun akan lebih hemat.

"Kenapa pemerintah tidak menyerahkan program MBG ini ke masing-masing sekolah dengan melibatkan stakeholder atau pemerintah yang ada. Contoh, setiap dapur MBG di sekolah masing-masing, karena sekolah itu kan ada kantin, ada tempat untuk dapur dan lain-lain. Pemerintah tinggal memfasilitasi dapur-dapur yang ada di setiap sekolah supaya pengolahan makanan bergizi gratis mendapat pengawasan ketat,"katanya.

Program MBG Rawan Korupsi

Sammy berdalih pemerintah akan menghemat anggaran biaya dan pola pengawasannya itu lebih bisa maksimal. Contoh, di sekolah berkoordinasi dengan Disdik sekaligus berada pemangku kepentingan di sekolah, seperti orang tua, guru dan lainnya. "Itu bisa menjadi pihak ketiga mengawasi makan bergizi gratis. Kalau saat ini pemerintah menggelontorkan anggaran 100 triliun dalam membangun fasilitas dapur sehatnya, memfasilitasi segala sesuatunya itu akan tumpang tindih pelaksananya." katanya.

Penggunaan anggaran yang sia-sia, lanjut dia, karena harus membangun fasilitas baru. Seharusnya dapur sehatnya berdiri di sekolah atau menggunakan ruang sekolah untuk sarana dan prasarana dapur sehat.

Baca juga: Bupati Jeje Perintahkan Investigasi Dapur MBG Penyebab Siswa Keracunan!

Solusi yang kedua, papar dia, menyerahkan makan bergizi gratis ini kepada orangtua murid masing-masing. Pasalnya, anak itu makan sesuai dengan kebiasaan dan pola makan yang ada di dalam lingkungannya dia sendiri. Jika memaksa dengan menu yang tidak biasa, siswa akan menjadi permasalahan.

"Seharusnya pemerintah banyak mempertimbangkan dalam pelaksanaan MBG agar tepat sasaran dan tidak menghamburkan uang negara. Bahkan ini malah menciptakan ajang korupsi dalam pelaksanaan MBG ini,"katanya. (Asep Awal/trustjabar/R3)