Penanganan Kasus Dugaan Korupsi di BPR Kerta Raharja, DPRD Kabupaten Bandung Ambil Sikap

DPRD Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menghormati proses hukum terkait penanganan dugaan kasus korupsi di BPR Kerta Raharja.

Terkait proses penanganan kasus dugaan korupsi di BPR Kerta Raharja, DPRD Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menghormati proses hukum yang berjalan. Foto: ist/

trustjabar.com – DPRD Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mengaku menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait penanganan dugaan kasus korupsi di BPR Kerta Raharja. Sementara itu, Polresta Bandung mengungkap, penggeledahan di kantor BPR Kerta Raharja merupakan bagian proses penyidikan kasus dugaan penyelewengan keuangan di tubuh BUMD itu.

Baca Juga : Lagi-lagi BUMD Pemkab Bandung Berperkara Hukum

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bandung Faisal Radi Sukmana mengatakan, pihaknya mendukung penuh penanganan dugaan korupsi di BPR Kerta Raharja. Menurut Faisal, pengusutan dugaan korupsi oleh kepolisian itu menguatkan integritas, transparansi, dan tata kelola BUMD di daerah.

“Tentunya Komisi B DPRD Kabupaten Bandung menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Kami memandang ini bagian dari upaya memperkuat integritas, transparansi, dan tata kelola BUMD,” katanya di Soreang, Kamis (6/11/2025).

Sebagai informasi, penyidik Tipidkor Polresta Bandung menggeledah kantor BPR Kerta Raharja terkait dugaan korupsi penyaluran kredit fiktif. Dari informasi yang diterima, kasus tersebut berpotensi merugikan negara sebesar Rp 5 miliar. Penggeledahan di kantor BUMD milik Pemkab Bandung itu berlangsung pada Selasa (4/11/2025). Dari hasil penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah barang bukti.

Dalam kesempatan itu, Faisal menegaskan, pihaknya tetap menjalankan fungsi pengawasan politik dan kelembagaan. Hal itu untuk memastikan seluruh karyawan termasuk jajaran direksi BPR Kerta Raharja bersikap kooperatif memberikan data kepada aparat penegak hukum. Hal itu untuk memperlancar proses penyidikan dalam penanganan kasus hukum di BPR Kerta Raharja.

“Transparansi sangat penting agar proses hukum berjalan lancar. Selain itu publik juga mendapatkan kejelasan,” tuturnya.

Ia menilai, penanganan kasus dugaan korupsi di BPR Kerta Raharja ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMD Kabupaten Bandung. DPRD, lanjut ia, akan mendorong Pemkab Bandung melakukan pembenahan total di BUMD Kabupaten Bandung. Hal tersebut agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.

Dugaan Korupsi di Tubuh BPR Kerta Raharja, Seharusnya BUMD Dukung Pembangunan Ekonomi Daerah

Komisi B DPRD Kabupaten Bandung menilai, seharusnya keberadaan BUMD milik Pemkab Bandung ini menjalankan fungsi strategisnya mendukung pembangunan ekonomi daerah. Faisal menegaskan, fungsi BPR Kerta Raharja seharusnya turut menjadi lembaga penguat ekonomi pembiayaan usaha UMKM.

Baca Juga : Tipidkor Polresta Bandung Geledah BPR Kerta Raharja, Indikasi Kondisi Kronis BUMD Kabupaten Bandung

Ia juga membantah jika peran DPRD dalam hal pengawasan terhadap BUMD ini terkesan lemah. Ia menegaskan, pengawasan DPRD terhadap seluruh BUMD milik Pemkab Bandung tidak hanya setelah munculnya kasus hukum. Melainkan juga DPRD memperkuat pengawasan melalui pembahasan laporan kinerja, audit keuangan, serta rekomendasi perbaikan sistem manajemen.

“Dugaan korupsi di BPR Kerta Raharja ini menjadi peringatan keras seluruh pengelola BUMD milik Pemkab Bandung. Dalam hal memperkuat integritas dan pengawasan internal. Kita ingin BUMD Kabupaten Bandung menjadi lembaga sehat, transparan, dan bisa berkontribusi nyata bagi masyarakat,” tuturnya.

Wakil Kepala Satreskrim Polresta Bandung Asep Nuron mengatakan, penggeledahan di kantor BPR Kerta Raharja itu merupakan bagian proses penyidikan kasus dugaan korupsi. Penyidik, lanjut Asep, hingga saat ini belum menetapkan tersangka dalam kasus ini.

Dari hasil penggeledahan, kata Asep, pihaknya menyita sejumlah dokumen dan perangkat elektronik. Asep juga memastikan, proses hukum akan tetap berjalan sesuai ketentuan. (ecp/trustjabar/R1)

Tag