trustjabar.com – Diduga lantaran kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal larangan study tour, berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran. Sebanyak 2500 pekerja pariwisata terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kebijakan tersebut.

Baca Juga : HUT ke-80 RI, Dedi Mulyadi Soroti Masih Adanya Anak Putus Sekolah

Ketua Serikat Pekerja Pelaku Pariwisata Jawa Barat (SP3JB), Herdis Subarja dalam keterangan resminya menyebut, pelaku pariwisata kini terkapar. Hal itu buntut dari adanya kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal larangan study tour itu. Akibatnya, ribuan pekerja pariwisata kini kehilangan pekerjaannya. “Sepinya pesanan segmen layanan kepariwisataan dan wisata edukasi sekolah di Jawa Barat, berdampak pada pelaku pariwisata. Gegara kebijakan larangan study tour berpengaruh pada usaha penginapan, UMKM, sektor pariwisata lainnya di Jawa Barat,” tuturnya, kemarin. Informasi, Dedi Mulyadi mengeluarkan larangan study tour yang tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 45/PK.03.03/KESRA tertanggal 6 Mei 2025.

Data SP3JB mencatat, hingga 1 Agustus 2025 sebanyak 2.552 pekerja pariwisata kehilangan pekerjaannya. Angka tersebut kini meningkat menjadi lebih dari 5 ribu pekerja yang terkena PHK. Kondisi ini pun, lanjut Herdis, berpotensi juga peningkatan jumlah kemiskinan di Jawa Barat karena semakin bertambahnya keluarga yang kehilangan mata pencaharian.

Selain itu, dampak adanya kebijakan larangan study tour ini menimbulkan polarisasi sosial. Pasalnya, di tengah kebijakan itu muncul pro dan kontra di masyarakat.

“Ekonomi usaha dan bisnis UMKM kepariwisataan di Jawa Barat, semakin terpuruk akibat kebijakan tersebut. Bahkan, banyak sektor usaha pariwisata yang akhirnya bangkrut,” ungkapnya.

Layakkah Dedi Mulyadi Dimakzulkan Lantaran Kebijakan Larangan Study Tour?

Atas dasar itu, Herdis menilai, pemakzulan kepada Dedi Mulyadi sudah layak. Sebab, ia memandang, Gubernur Jawa Barat itu sudah memenuhi syarat pemakzulan sesuai UU Nomor 23/2014 tentang pemerintahan daerah.

Baca Juga : Sengkarut Hukum PT BDS Kabupaten Bandung Kriminolog Unisba Berikan Pandangannya!

Ia menganggap, gubernur melanggar pasal 76 huruf b dalam undang-undang pemerintahan daerah itu. Yakni membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan masyarakat. Ia juga mendorong DPRD Jawa Barat menggunakan haknya sebagai legislatif, baik itu interpelasi, angket, hingga hak menyatakan pendapat.

“(Pemakzulan) Karena kebijakan yang gubernur keluarkan (larangan study tour) sudah merugikan kepentingan umum dan meresahkan masyarakat,” tuturnya. (ecp/trustjabar/R1)