Penulis: Cep 27 Agt 2025

Fraksi DPRD Kabupaten Bandung Usulkan Pembentukan Pansus Dalami Sengkarut Hukum PT BDS

Dorongan publik khususnya para korban gagal bayar PT BDS untuk membentuk pansus, menjadi perhatian DPRD Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Fraksi DPRD Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mengusulkan pembentukan Pansus untuk mendalami sengkarut hukum PT BDS. Foto: dok/ist

trustjabar.com – Dorongan publik khususnya para korban gagal bayar PT BDS untuk membentuk panitia khusus (pansus), menjadi perhatian DPRD Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akhirnya, proses perkembangan prahara hukum di BDS, kini memasuki babak baru. Rencananya, kalangan legislator ini bakal membentuk pansus terkait sengketa hukum di salah satu BUMD Kabupaten Bandung tersebut.

Meski masih baru usulan, namun rencana pembentukan pansus BDS ini, mendapat apresiasi berbagai kalangan. Meski demikian, perlu pula transparansi dari pansus harus konsisten pada tujuan awal. Yakni, mengawasi dan mengurai sengkarut hukum yang terjadi di Perseroda Kabupaten Bandung itu.

Praktisi hukum Kabupaten Bandung, Januar Solehudin mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi langkah politik dari anggota DPRD itu. Namun demikian, kata Januar, publik juga perlu mengawasi setiap perkembangan atau temuan pansus DPRD terkait prahara hukum BDS ini.

“Pansus DPRD Kabupaten Bandung ini untuk mendalami persoalan hukum dan keuangan yang membelit PT BDS ini. Tentunya perlu kita acungi jempol bagi DPRD yang mengambil langkah politik ini. Publik juga perlu mengawasi perjalanan pansus ini. Jangan sampai, pansus ini hanya sekadar untuk menggugurkan kewajiban politik belaka,” ungkap Januar di Soreang, Rabu (27/8/2025).

Ia menjelaskan, pembentukan pansus ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang melekat bagi DPRD. Hal itu sesuai dengan pasal 149 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang pemerintahan daerah. Pansus, lanjut ia, memiliki kewenangan politik membuka tabir persoalan BUMD yang bersentuhan langsung dengan keuangan daerah dan uang rakyat.

Dalami Persoalan Hukum PT BDS, Pansus DPRD Bukan Lembaga Hukum

Januar juga menegaskan, kedudukan pansus DPRD ini bukanlah lembaga hukum, melainkan forum politik legislatif. Oleh karenanya, lanjut ia, hasil kerja pansus DPRD yang menyoroti sengkarut BDS ini sebaiknya diarahkan untuk beberapa hal. Di antaranya, membuka transparansi tata kelola PT BDS terutama kontrak perjanjian bisnis yang melibatkan dana besar. Kemudian merekomendasikan perbaikan tata kelola BUMD agar kasus serupa tidak kembali terulang. Mendorong penegak hukum melakukan proses hukum jika menemukan indikasi korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan lainnya.

“Termasuk pansus DPRD juga harus mampu melindungi kepentingan publik dan iklim investasi Kabupaten Bandung yang terganggu akibat kasus BDS ini,” ucapnya.

Ia juga menilai, kasus PT BDS ini tak sekadar soal wanprestasi atau gagal bayar BUMD kepada vendor. Lebih dari itu, kata Januar, ini menyangkut akuntabilitas keuangan dan kepercayaan publik terhadap BUMD. Oleh karenanya, pansus DPRD ini harus bekerja serius, transparan, dan terhindar dari konflik kepentingan politis.

“Publik menanti apakah pansus DPRD ini benar-benar akan menjadi jalan pembenahan BUMD di Kabupaten Bandung? Atau sekadar formalitas politik belaka?,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bandung Faisal Radi melontarkan jika beberapa fraksi DPRD mengusulkan pembentukan pansus mengawasi sengkarut hukum PT BDS. Bahkan usulan ini sudah masuk ke Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Bandung.

“Sebagian besar fraksi menilai DPRD tidak boleh menunggu proses hukum yang sedang berjalan di institusi penegak hukum terkait masalah PT BDS ini. Jika membentuk pansus, DPRD bisa menggali keterangan, baik itu dari manajemen BDS maupun para vendor. Pansus ini bagian dari fungsi DPRD dalam hal pengawasan,” tuturnya.

Dengan hadirnya pansus DPRD ini, kata ia, akan lebih memperjelas permasalahan yang terjadi di PT BDS. Selain itu, para vendor pun akan lebih terlindungi dengan keputusan yang diambil oleh legislatif. “Hal itu juga untuk melindungi iklim investasi di Kabupaten Bandung,” ungkapnya. (trustjabar/R1)

Tag