trustjabar.com - Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail membatalkan kebijakan kenaikan penghasilan dan tunjangan DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, Tahun Anggaran 2025.

Keputusan ini langsung oleh Bupati melalui keterangan pers resmi, setelah adanya kajian mendalam oleh pemerintah daerah selama beberapa minggu terakhir.

Baca Juga: Pimpin Apel Gabungan, Bupati Bandung Barat Tegaskan Soal Kehadiran ASN

“Mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan arahan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan evaluasi terhadap kenaikan tunjangan anggota dewan. Serta agar anggaran lebih bermuara pada kepentingan publik, maka saya menyampaikan bahwa tidak ada kenaikan tunjangan,” kata Jeje, Minggu (21/9/2025).

Menurutnya, penetapan besaran penghasilan dan tunjangan bagi DPRD memang menjadi pembahasan rutin setiap tahun melalui Keputusan Bupati (Kepbup). Namun khusus untuk tahun ini pihaknya tidak serta-merta menjalankan kebijakan tersebut tanpa pertimbangan matang.

Langkah ini menegaskan Pemkan Bandung Barat berpihak pada kepentingan publik. Proses kajian sudah berjalan beberapa minggu terakhir dan setelah melalui pembahasan akhirnya menghasilan keputusan tersebut.

"Sampai hari ini, kenaikan tunjangan anggota dewan belum dijalankan,” sambungnya.

Jeje menekankan bahwa prinsip utama dalam pengelolaan anggaran daerah adalah memberi manfaat nyata dan langsung bagi masyarakat.  Oleh sebab itu, alokasi anggaran akan fokus pada program-program prioritas yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat luas.

Baca juga: Bupati Blak-blakan Soal ASN Bandung Barat Nyambi Kerja di Tempat Lain di Jam Kerja

Secara prinsip, anggaran daerah harus benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Karena itu, Dia mendorong program prioritas agar manfaatnya terasa oleh warga KBB daripada kenaikan tunjangan DPRD KBB.

"Ini juga menjadi gambaran komitmen pemerintah daerah di bawah kepemimpinan kami, Bandung Barat berbenah, Bandung Barat Amanah," tandasnya. (Adi H/trustjabar/R3)