trustjabar.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen mempercepat penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta penertiban bangunan liar melalui pendekatan penanganan per blok. Dengan demikian, eksekusi penyelesaian penanganan karakteristik masalah, dapat segera terselesaikan.

Baca Juga : Bencana Hidrometeorologi Basah Sergap Beberapa Wilayah di Indonesia

"Kita ingin ada percepatan eksekusi. Masalahnya apa, kita selesaikan. Ini bukan hanya Purwakarta, Subang, Karawang, atau Bekasi. Penanganannya akan dilakukan per blok. Tahun ini, misalnya, dari Bekasi sampai Bogor akan saya selesaikan dalam satu blok," ujar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Hal tersebut ia sampaikan di sela Rapat Koordinasi Penataan Kawasan Daerah Aliran Sungai di Kantor Bupati Karawang pada Jumat (14/11/2025).

Dedi Mulyadi mengungkapkan, persoalan air dan banjir paling berat terjadi di Subang, Karawang, Bekasi, dan Bogor. Sehingga, lanjut Dedi, penataan daerah aliran sungai di wilayah tersebut menjadi prioritas.

"Di sini permasalahannya paling berat. Maka fokus penyelesaian harus jelas dan berurutan per blok," tuturnya.

Untuk mengakselerasi penataan, Dedi Mulyadi meminta rencana penanganan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Perum Jasa Tirta (PJT) II. Rencana penanganan tersebut baik untuk sisa tahun anggaran 2025 maupun program tahun 2026. Ia menekankan, pentingnya sinergi perencanaan agar penataan kawasan daerah aliran sungai berjalan optimal.

Gubernur juga menegaskan upaya efisiensi anggaran dengan memperkuat kapasitas peralatan dan operator ketimbang melakukan proyek normalisasi berskala besar.

"Salah satu bentuk komitmen kami adalah membeli alat berat sebanyak-banyaknya. Kalau beli alat kami sanggup. Dengan alat, operator, dan BBM yang cukup, efisiensinya bisa mencapai 70 persen dari total kebutuhan anggaran," ucapnya.

Selain Penataan Daerah Aliran Sungai, Gubernur Ungkap Masalah Lainnya

Dalam kesempatan itu, gubernur juga menyoroti persoalan lainnya, yakni penertiban bangunan liar yang ada di aliran sungai. Ia menekankan, penertiban harus dilakukan secara tegas dan terukur, dengan dukungan pengamanan dari Marinir serta pendampingan penuh Pemprov Jabar.

"PJT II supaya memasang patok bersama PSDA. Nanti tim Provinsi Jawa Barat mengawalnya. Dinas SDA Jawa Barat, sudah punya kerja sama dengan Marinir. Sehingga pengawasan dan pengamanan bisa berjalan efektif," katanya.

Baca Juga : Hilangnya Daerah Resapan Air, Beberapa Titik di Bandung Barat Jadi Langganan Banjir

Selain itu, menyoroti maraknya alih fungsi tanah negara di kawasan daerah aliran sungai, Dedi Mulyadi juga menegaskan pentingnya penegakan hukum.

"Minggu depan saya akan mendatangi Kejaksaan Agung, bertemu dengan Jampidsus (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus). Saya akan meminta pendampingan dan penyelidikan terhadap alih fungsi tanah negara. Ini penting, kalau tidak serius, ini hanya ramai sebentar lalu hilang lagi. Saya ingin ini tuntas," ujarnya. (ecp/trustjabar/R1)