Penulis: Cep28 Mei 2026

FK3I Anggap Rencana Pembangunan PLTP Gunung Gede Pangrango Berpotensi Rusak Keanekaragaman Hayati

Saat ini ada empat lokasi yang sudah menjadi target pembangunan PLTP geothermal yang masuk proyek strategis nasional, yakni kawasan Gunung Gede Pangrango, Gunung Tamposan, Gunung Papandayan Barat, dan Gunung Tampomas.

Ilustrasi lokasi geothermal. Gelombang penolakan pembangunan PLTP di kawasan Gunung Gede Pangrango terus bermunculan. Foto: istimewa/net

trustjabar.com – Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di kawasan Gunung Gede Pangrango, terus menuai penolakan. Tidak hanya warga sekitar yang menolak pembangunan PLTP, demikian halnya juga dengan sikap Forum Komunikasi Kader Konservasi (FK3I) Nasional.

Ketua FK3I Nasional Dedi Kurniawan mendesak pemerintah menghentikan sementara dan mengkaji ulang salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut. Ia menilai, pembangunan PLTP di kawasan konservasi Gunung Gede Pangrango itu minim kajian sosial, ekonomi masyarakat, dan dampak lingkungan yang ditimbulkan selama proses pembangunan.

Dedi menilai jika eksploitasi cadangan panas bumi di kawasan konservasi Gunung Gede Pangrango itu seakan dipaksakan. Padahal, Dedi menilai, pasokan energi nasional saat ini masih mencukupi.

Dalam keterangan resminya, Dedi menuturkan, dari sisi kebijakan pihaknya melihat RUED dan RUEN, pasokan energi listrik masih surplus. Oleh sebab itu, lanjut ia, pihaknya masih menunggu perkembangan informasi rinci mengenai alasan terus menerus dilakukan eksploitasi cadangan panas bumi.

“Dari sisi kebijakan, kami melihat RUED dan RUEN dinilai sudah surplus dalam pasokan energi listrik. Maka kami masih perlu informasi detail terus dieksploitasinya cadangan panas bumi untuk kepentingan listrik ini. Kalau pandangan kami orang awam, daripada dieksploitasi terus, lebih baik disimpan untuk anak cucu kita,” ungkapnya, Kamis (28/5/2026).

Selain itu, kata Dedi, kekhawatirannya terkait rencana pembangunan PLTP itu berpotensi merusak keanekaragaman hayati di kawasan Gunung Gede Pangrango. Selain itu, fakta di lapangan saat ini sangat berbanding terbalik dengan kebijakan pemerintah. Ia menyebut, saat ini banyak rumah tangga yang termasuk ke dalam ring 1 hingga 5 di kawasan pembangunan PLTP Gunung Gede Pangrango itu, malah belum teraliri listrik.

“Ada lahan tempat masyarakat menggantungkan hidupnya. Ada satwa dan tumbuhan liar yang juga tidak menutup kemungkinan terganggu akibat proses pembangunan PLTP itu. Selama proses pembangunan PLTP itu kan tentunya ada penebangan pohon di area kawasan untuk kepentingan akses jalan, kantor, dan titik eksplorasi,” ucapnya.

Dugaan Pengembang Pembangunan PLTP Kawasan Gunung Gede Pangrango Lakukan Pendekatan Pragmatis

FK3I Nasional, lanjut Dedi, pihaknya menduga upaya pengembang pembangunan PLTP Cipanas di kawasan Gunung Gede Pangrango ini melakukan pendekatan pragmatis. Bahkan, pendekatan yang dilakukan itu pun jauh dari humanis. Akibatnya, dengan pendekatan seperti itu menimbulkan antipati di kalangan masyarakat terdampak terkait rencana pembangunan PLTP tersebut.

“Maka dari itu, FK3I Nasional meminta pemerintah segera menghentikan sementara sampai masyarakat memahami dan menikmati dari pembangunan PLTP itu,” ungkapnya.

Dedi menjelaskan, saat ini ada empat lokasi yang sudah menjadi target pembangunan PLTP geothermal. Keempat lokasi tersebut di antaranya Gunung Gede Pangrango, Gunung Tamposan, Gunung Papandayan Barat, dan Gunung Tampomas.

Dalam waktu dekat ini, lanjut Dedi, pihaknya akan segera membentuk tim pendampingan bagi warga terdampak pembangunan. FK3I nasional, lanjut Dedi, akan melayangkan desakan resmi kepada pemerintah pusat hingga daerah menuntut transparansi. Termasuk kejelasan komitmen dana bagi hasil (DBH) untuk daerah dan desa, serta penyelesaian dana kerohiman bagi warga terdampak pembangunan.

“Kami dengan tegas akan melakukan proses penolakan pembangunan jika tidak adanya transparansi dan akuntabilitas pengelola tidak dipenuhi. Agar pihak swasta juga harus sadar, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak,” ucapnya.

Sebelumnya, sejumlah warga dari berbagai kalangan melakukan aksi penolakan pembangunan PLTP Gunung Gede Pangrango. Kepada awak media, pada 19 Juli 2025 lalu seorang warga Cece Jaelani yang merupakan warga Sukatani mengungkapkan alasan penolakan pembangunan tersebut.

“Jadi saat itu, kalau masyarakatnya tidak ikut hadir pada waktu itu, dianggap garapannya itu hilang. Kami menolak geothermal dan kami menolak penggusuran. Kami menolak hutan kami dijadikan sebagai (proyek) hutan panas bumi,” ucapnya. (cep/trustjabar/R1)

Tag