Penulis: Cep30 Mar 2026

Pemprov Jawa Barat Terapkan WFH Bagi ASN Setiap Kamis

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menerapkan WFH bagi ASN di lingkungan Pemprov Jawa Barat setiap Kamis. Ia menekankan, kinerja aparatur sipil negara tidak hanya dilihat dari kehadiran fisik di kantor, melainkan pada hasil pembangunan yang dicapai.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Pemprov Jawa Barat menerapkan kebijakan WFH bagi ASN di lingkungan Pemprov Jabar setiap Kamis. Foto: ist/dok Humas Pemprov Jabar

trustjabar.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan, work from home (WFH) bagi ASN yang diterapkan setiap Kamis di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat, berjalan efektif. Ia menekankan, kinerja aparatur sipil negara tidak hanya dilihat dari kehadiran fisik di kantor, melainkan pada hasil pembangunan yang dicapai.

“Kita (Pemprov Jawa Barat) sudah dari dulu jalankan WFH (bagi ASN), efektif. Lihat saja produk pembangunannya, berhasil atau tidak. Selama ini administrasi berjalan dengan baik, kemudian realisasi belanja anggaran malah over,” kata Dedi Mulyadi di Gedung Sate, Senin (30/3/2026).

Pada kesempatan itu, Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya efektivitas birokrasi serta penguatan tenaga teknis dalam pelayanan publik.

"Problem dari kita ini lebih banyak jabatan struktural, lebih banyak fungsi-fungsi yang menyuruh dibanding yang mengerjakan," ujarnya.

Menurut ia, pemerintah membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam pelayanan teknis. Oleh karena itu, ke depan, ia akan memperbanyak tenaga yang bekerja pada layanan-layanan yang bersifat teknis langsung.

Alasan Pemerintah Berlakukan WFH Bagi ASN

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia saat ini sedang memfinalisasi kebijakan work from home (WFH) bagi ASN satu hari dalam sepekan. Kebijakan tersebut menjadi upaya strategis menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan harga minyak dunia.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut hari pelaksanaan kebijakan WFH ASN ini masih menunggu arahan final dari Presiden. Pemerintah, kata Tito, mempertimbangkan hari Jumat sebagai opsi penerapan kebijakan ini. Hal itu lantaran dinilai memiliki jam kerja lebih pendek.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah lebih dulu mengambil langkah dengan menetapkan WFH setiap hari Rabu. Pemprov Jawa Timur menilai, penerapan WFH satu hari setiap Rabu itu berpotensi menghemat hingga 108 ribu liter BBM per bulan. Total ASN di Jawa Timur mencapai dari total 81.700 orang. Kebijakan ini tidak akan berlaku bagi pekerja di sektor pelayanan publik.

Kebijakan WFH satu hari dalam sepekan ini dijadwalkan berlaku setelah libur Lebaran 2026 dan diperkirakan efektif mulai April 2026. Tidak hanya ASN, pemerintah juga rencananya menerapkan kebijakan WFH ini juga akan berlaku untuk sektor swasta dan pemerintah daerah secara nasional. (cep/trustjabar/R1)

Tag