Penulis: Cep 08 Nov 2025

Krisis Komunikasi di Bandung Barat, Munculnya Sosok Orang Kepercayaan Bupati Berpotensi Jadi Kerikil Dalam Sepatu

Selama menjabat sebagai Bupati Bandung Barat, Jawa Barat, Jeje Ritchie Ismail membawa gaya dan nuansa baru dalam relasi kepemimpinan.

Pengamat pemerintahan menyoroti krisis komunikasi di Bandung Barat berpotensi jadi kerikil dalam sepatu. Foto: istimewa/

trustjabar.com – Selama menjabat sebagai Bupati Bandung Barat, Jawa Barat, Jeje Ritchie Ismail membawa gaya dan nuansa baru dalam relasi kepemimpinan. Hadirnya figur kepercayaan bupati, menjadi sorotan berbagai kalangan. Bahkan, ada juga yang berpendapat jika figur kepercayaan bupati ini berpotensi menjadi ‘kerikil dalam sepatu’.

Djamu Kertabudi, akademisi sekaligus pengamat pemerintahan mengatakan, kepemimpinan politik di daerah selalu melahirkan kepala daerah dengan latar belakang dan karakter berbeda. Dalam dinamika ini, kata Djamu, wajar jika seorang bupati merekrut orang kepercayaannya sebagai tim pendukung merumuskan kebijakan dan menyelesaikan persoalan strategis. Namun, kata ia, batas antara peran strategis dan intervensi birokrasi ini tetap harus sesuai koridornya.

Menilik jalannya roda pemerintahan di Bandung Barat, sejak era kepala daerah pertama hingga ketiga, komunikasi kepala daerah dengan OPD tetap berjalan baik. Jalinan komunikasi itu tetap berjalan baik secara formal maupun informal. Tentunya, mekanisme ini menjaga sinergitas jalannya roda pemerintahan. Selain itu, komunikasi ini juga mencegah adanya kesenjangan komunikasi dalam pengambilan keputusan. Namun, situasi itu telah berubah sejak era kepemimpinan Jeje Ritchie Ismail.

Dari sisi komunikasi antara Bupati dengan Wakil Bupati Bandung Barat, Djamu menilai, terlihat lebih harmonis daripada era sebelumnya. Hal ini pun menjadi titik awal tumbuhnya optimisme publik terhadap arah baru Bandung Barat.

“Dulu, ketimpangan peran kepala dan wakil kepala daerah, kerap mewarnai jalannya roda pemerintahan. Tapi sekarang ketimpangan peran itu mungkin sudah terminimalisir. Ada ada hal yang perlu kita cermati. Yaitu hadirnya sosok kepercayaan Bupati Bandung Barat yang berpotensi menjadi kerikil dalam sepatu,” tuturnya, Sabtu (8/11/2025).

‘Kerikil dalam Sepatu’ Bisa Hambat Komunikasi dengan Bupati Bandung Barat

Djamu menyoroti, hadirnya sosok tangan kanan bupati dalam menjalankan roda pemerintahan di Bandung Barat ini berpotensi menghambat komunikasi dengan kepala daerah. Ia menyoroti kesulitan komunikasi langsung antara pimpinan OPD dan bupati. Bahkan, hambatan serupa pun dialami pihak eksternal dan masyarakat saat ingin beraudiensi.

Menurut Djamu, munculnya sosok kepercayaan bupati yang bertindak sebagai perantara komunikasi, justru menimbulkan masalah baru. Alih-alih memperlancar koordinasi, gaya penyampaian dan posisi yang tidak jelas dari sosok ini, memicu prasangka dan miskomunikasi. Bahkan, ada anggota DPRD Bandung Barat mengalami kendala komunikasi saat hendak bertemu bupati karena harus melalui figur ini.

Satu insiden yang mencuat adalah ketika seorang tokoh masyarakat Bandung Barat mengirim surat resmi untuk beraudiensi. Setelah mendapat konfirmasi dari sosok kepercayaan bupati, tokoh masyarakat ini datang sesuai jadwal. Namun, ternyata hari itu tidak terjadwal secara resmi. Kekecewaan pun memuncak hingga akhirnya melayangkan tuntutan pertanggungjawaban.

Kekecewaan tokoh masyarakat ini kemudian mereda setelah Sekda dan Wakil Bupati Bandung Barat menerima rombongan masyarakat itu. Momen ini menjadi penyeimbang dari potensi konflik yang lebih besar. Namun tetap menyisakan pertanyaan tentang mekanisme komunikasi internal Pemkab Bandung Barat.

Djamu menegaskan, kondisi birokrasi yang tidak sehat ini tidak boleh terus terjadi berlarut-larut. Bupati Bandung Barat, kata ia, wajib melakukan koreksi terhadap iklim pemerintahan yang mulai menunjukkan gejala pembusukan mekanisme. Jika bupati membiarkan hal ini terus berjalan, tidak menutup kemungkinan berdampak rusaknya tatanan birokrasi.

Masyarakat Mulai Tunjukan Responsibilitas

Dalam kesempatan itu juga, Djamu mengingatkan bupati jika masyarakat Bandung Barat kini mulai menunjukkan responsibilitas terhadap jalannya pemerintahan. Kepekaan kepala daerah dalam merespons dinamika ini, menjadi kunci dalam menjaga demokrasi lokal yang sehat dan partisipatif.

Sebagai tokoh yang turut memperjuangkan lahirnya Bandung Barat, Djamu menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai kejuangan dan identitas daerah. Ia juga pernah mengusulkan agar Pemkab Bandung Barat menyusun naskah sejarah resmi pembentukan daerahnya itu. Hal tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan kolektif masyarakat.

Djamu Kertabudi menutup pandangannya dengan pesan reflektif, yakni jangan menunggu masyarakat menuntut. Kepala daerah, lanjut ia, harus proaktif dalam membangun komunikasi yang terbuka, sistematis, dan beretika.

“Karena dalam demokrasi, kepercayaan publik adalah modal utama. Hal tersebut berlaku di semua daerah, termasuk bagi Bupati Bandung Barat,” ungkapnya. (ecp/trustjabar/R1)

Tag