Bandung Raya Daerah Pemerintahan Pendidikan

Penulis: Abbas17 Agt 2025

HUT ke-80 RI, Dedi Mulyadi Soroti Masih Adanya Anak Putus Sekolah

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyoroti masih adanya anak putus sekolah khususnya di Jawa Barat, akibat ketidakmampuan ekonomi keluarga.

HUT ke-80 RI, Dedi Mulyadi Soroti Masih Adanya Anak Putus Sekolah

Bagikan Berita

TikTokFacebookWhatsAppTelegramEmailCopy Link

trustjabar.com- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyoroti masih adanya anak putus sekolah khususnya di Jawa Barat akibat ketidakmampuan ekonomi keluarga. Hal tersebut disampaikan Dedi Mulyadi usai menjadi inspektur upacara HUT ke-80 RI di Lapangan Gasibu, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Minggu (17/8/2025).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar di 2025, terdapat 658.831 anak di Jawa Barat yang putus sekolah. Salah satu faktornya yakni persoalan ekonomi, sehingga banyak keluarga tidak mampu membiayai pendidikan anak.

Baca Juga: Guru dan Murid Sekolah Rakyat Mengundurkan Diri, Mensos RI; Pemerintah Tidak Maksa, Sudah Ada Penggantinya!

“Saya mohon maaf kalau masih ada anak yang putus sekolah SD, SMP, SMA atau SMK karena ketidakmampuan ekonomi,” kata Dedi.

Dedi Mulyadi menilai bahwa kondisi tersebut menunjukkan belum sepenuhnya tercapainya cita-cita kemerdekaan sejak 80 tahun silam. Dedi menyampaikan, wujud kemerdekaan seharusnya ada dalam bentuk perlindungan terhadap seluruh rakyat dari berbagai persoalan mendasar seperti kemiskinan, kebodohan, dan keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar.

“Artinya, semenjak negara ini mengumandangkan proklamasi kemerdekaan sampai hari ini, pemerintah yang menjalankan amanahnya. Kita  belum bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan dari kemerdekaan itu,” katanya.

Dedi menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam membangun, terutama melalui transparansi dalam pengelolaan keuangan dan integrasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

“Kita harus mengubah paradigma membangun, yaitu transparansi pengelolaan keuangan. Saya meyakini, manakala kita terintegrasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, maka seluruh problem itu selesai,” tegas Dedi Mulyadi. (Abbas/trustjabar/R3)