trustjabar.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan sejumlah upaya strategis penanganan banjir dan longsor di kawasan Bandung Raya. Langkah strategis tersebut meliputi evaluasi tata ruang, moratorium izin perumahan di kawasan hijau, hingga relokasi warga yang bermukim di sempadan sungai.

Baca Juga : Bencana Hidrometeorologi Sergap 13 Kecamatan di Kabupaten Bandung

Tidak hanya itu, Dedi Mulyadi juga menyoroti urgensi pemulihan kawasan resapan air. Pasalnya, wilayah Bandung Raya berada di jalur Sesar Lembang dan memiliki kerentanan tinggi bencana hidrometeorologi.

“Ruang terbuka hijau harus kita pertahankan (penanganan banjir dan longsor Bandung Raya). Izin-izin perumahan yang saat ini sedang berproses maupun yang sudah terbit, akan kita tunda untuk evaluasi tata ruangnya. Kita harus memastikan pembangunan tidak menimbulkan risiko tinggi bagi lingkungan di masa depan,” ungkap Dedi, Selasa (9/12/2025) malam.

Imbauan ini juga ia sampaikan di hadapan para kepala daerah di Bandung Raya. Meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut.

Dedi menuturkan, dalam penanganan banjir dan longsor di Bandung Raya ini upaya normalisasi sungai dan infrastruktur pengendali tidak akan efektif. Hal itu jika masih ada alih fungsi lahan di kawasan hulu yang terus terjadi secara masif.

"Penanganan banjir dan longsor setiap tahun tidak akan berarti kalau ruang hijau, rawa, dan sawah di Bandung Raya terus diuruk. Jika tata ruang tidak kita benahi sejak sekarang, mungkin Bandung akan tenggelam," ucapnya.

Selain penataan perumahan, Pemprov Jabar juga akan mereformasi model pertanian di kawasan berlereng curam yang selama ini memicu longsor. Khususnya di wilayah dataran tinggi seperti Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Garut, Cianjur, dan Bogor.

Penanganan Banjir dan Longsor di Bandung Raya, Evaluasi Lahan Pertanian di Lahan Miring

Gubernur menegaskan, dalam upaya penanganan banjir dan longsor akibat alih fungsi lahan di lereng gunung, akan ia evaluasi. Lahan sayuran pada kemiringan ekstrem, akan dikembalikan fungsinya menjadi vegetasi keras atau tegakan. Sebagai solusi ekonomi, para penggarap lahan akan ia rekrut menjadi tenaga pemerintah.

"Kita evaluasi perkebunan sayur di lahan miring. Agar petani tidak rugi, mereka akan kita rekrut sebagai tenaga pemerintah. Tugasnya menanam dan merawat tanaman vegetasi penguat tanah seperti teh, kopi, jengkol, hingga kina," ujarnya.

Baca Juga : Bencana Hidrometeorologi Sergap Bandung Raya, Pemprov Jawa Barat Keluarkan Moratorium Penerbitan Izin Perumahan

Selain mitigasi longsor di Bandung Raya, Dedi juga menjelaskan mengenai penanganan banjir luapan sungai Citarum dan anak sungainya. Gubernur memastikan, skema relokasi bagi warga yang tinggal di sempadan sungai. Khususnya di titik rawan seperti Bojongsoang dan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Kebijakan ini juga berlaku menyeluruh di Jawa Barat.

"Warga di bantaran sungai akan relokasi, sungainya kita perlebar agar kapasitas tampungnya maksimal. Ini sudah ada kesepakatan bersama Pemkab Bandung," tuturnya.

Bagi pengembang perumahan, gubernur juga mewajibkan penyediaan infrastruktur penampung air (danau retensi kecil atau sumur resapan) dalam setiap proyek pembangunan. "Harus ada persyaratan sumur atau danau kecil, untuk menampung air," ujarnya. (trustjabar/R1)